AS Desak Negara Sekutu dan China Dukung Perang Ekonomi terhadap Iran

Pemerintah Amerika Serikat mulai menggeser fokus penanganan konflik dengan Iran dari konfrontasi militer langsung ke tekanan ekonomi maksimum. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya tekanan domestik serta menjelang pemilu sela yang krusial di negara tersebut. Seperti dilansir AFP, Presiden Donald Trump mengumumkan rencana operasi ekonomi paling dahsyat untuk mengisolasi Tehran secara total dari sistem keuangan global.

Menteri Keuangan Scott Bessent menyatakan bahwa dengan penerapan tekanan ekonomi maksimum, AS kemungkinan tidak perlu mengulang serangan militer berskala besar, meski ia menegaskan hal tersebut berlaku untuk saat ini. Ia menyebut langkah isolasi ekonomi ini sebagai tindakan paling terkoordinasi sepanjang sejarah. Kebijakan baru tersebut diambil setelah serangan militer yang dimulai sejak akhir Februari lalu dinilai tidak membawa perkembangan signifikan.

Scott Bessent menegaskan sikap ketat pemerintah dalam menjalankan strategi isolasi finansial tersebut kepada publik melalui siaran televisi. "Ini akan menjadi isolasi ekonomi terkoordinasi terbesar dalam sejarah dunia. Dan kita mendatangi mereka dan mengatakan kamu berada di pihak kita atau melawan kita," ujar Bessent dalam wawancara dengan stasiun TV CNBC. Pihaknya meyakini bahwa tekanan finansial terpadu ini akan cukup efektif untuk menekan posisi tawar Iran.

Selain memberikan arahan kepada sekutu Barat, pemerintah Amerika Serikat juga meminta China secara khusus untuk mendukung kebijakan ekonomi ini. Scott Bessent mengungkapkan bahwa Beijing perlu segera beradaptasi dengan program isolasi yang sedang dijalankan Washington. Ia mengingatkan bahwa sekitar 50 persen kebutuhan energi China berasal dari kawasan Teluk yang kini tengah bergejolak.

China saat ini tercatat sebagai pembeli utama minyak bumi asal Iran melalui jalur laut, dengan porsi mencapai lebih dari 80 persen dari total pengiriman berdasarkan data lembaga analitik Kpler. Hubungan perdagangan energi tersebut membuat posisi Beijing sangat krusial dalam keberhasilan sanksi ekonomi Amerika Serikat. Presiden Xi Jinping dijadwalkan bakal melakukan kunjungan kerja ke Gedung Putih pada 24 September 2026 mendatang untuk membahas masalah ini.

Operasi perang ekonomi Washington ini menyasar berbagai celah yang selama ini dimanfaatkan Iran untuk menghindari sanksi internasional. Target utama pencabutan akses meliputi aktivitas penyelundupan minyak, fasilitas swap lines, transfer tunai, rumah penukaran uang, pendaftaran kapal, hingga perusahaan cangkang. Menteri Keuangan AS Scott Bessent berjanji akan mengumumkan rincian teknis dari langkah-langkah sanksi tambahan ini dalam konferensi pers pada Senin mendatang.

Pemerintah Iran menepis ancaman perang ekonomi yang dilayangkan oleh Amerika Serikat dan mengecam keras langkah tersebut sebagai bentuk terorisme ekonomi. Dilansir Arab News, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menilai ancaman tersebut hanyalah pengalihan isu dari krisis internal yang dialami Washington. Tehran menganggap ancaman sanksi baru itu sebagai bentuk terorisme ekonomi yang dirancang untuk menekan kedaulatan negaranya.

Araghchi menyampaikan kritik tajamnya terhadap kondisi perekonomian domestik Amerika Serikat yang dinilainya sedang memburuk. "Apa yang disebut 'Hari-H Ekonomi' adalah pengalihan dari krisis Amerika sendiri, yaitu utang tak pernah terjadi sebelumnya dan lonjakan biaya bunga," ujar Araghchi dalam unggahan di media sosial X. Ia menegaskan bahwa gertakan ekonomi tersebut tidak akan menggoyahkan posisi Iran dalam mempertahankan hak energi nuklirnya.

Situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah sendiri masih diwarnai ketegangan tinggi akibat blokade balasan di Selat Hormuz. Iran memilih tetap mempertahankan penutupan parsial jalur pelayaran vital tersebut meski mendapat gertakan ketat dari kekuatan armada laut sekutu. Kedua pihak sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan kembali ke meja perundingan diplomasi.