Jakarta, IDN Times - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyatakan militer mereka sanggup mempertahankan blokade laut terhadap Iran tanpa batas waktu. Ancaman ini muncul di tengah mandeknya perundingan gencatan senjata dan meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Blokade ini ditujukan untuk menekan perekonomian Iran agar mau kembali ke meja perundingan. Di sisi lain, Iran mengklaim masih memegang kendali atas lalu lintas di Selat Hormuz.
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyampaikan bahwa militer AS mampu merotasi kapal perang di kawasan Teluk secara berkala. Rotasi ini akan memastikan blokade laut dapat berlangsung selama yang dibutuhkan oleh pemerintah AS.
AS berencana mengirim kapal induk USS George Washington ke Timur Tengah untuk memperkuat blokade. Kapal induk ini akan menggantikan USS Abraham Lincoln yang telah bertugas di kawasan tersebut selama lebih dari 250 hari.
Komando Pusat AS (CENTCOM) telah mengalihkan rute 59 kapal komersial, melumpuhkan tiga kapal, dan menaiki dua kapal lainnya saat menegakkan blokade. Selain itu, CENTCOM membentuk gugus tugas drone tempur baru bernama Task Force Falcon Strike untuk mendukung operasi maritim tersebut.
"Angkatan Laut AS dapat mempertahankan blokade seperti itu tanpa batas waktu karena kami akan secara bergantian mengerahkan kapal-kapal seperti yang telah dan akan terus kami lakukan," kata Hegseth pada Kamis (13/8/2026), dilansir Anadolu Agency.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengungkapkan bahwa pemerintahannya sedang menyiapkan sanksi ekonomi baru yang lebih keras terhadap Iran. Langkah ekonomi ini dijadwalkan akan diumumkan pada pekan depan.
"Kami akan menerapkan tindakan yang belum pernah ada dalam sejarah isolasi ekonomi suatu negara," ujar Bessent, dilansir CBC News.
Blokade dan sanksi terhadap Iran juga telah berdampak pada pasokan energi dunia. Badan Energi Internasional (IEA) memproyeksikan penurunan pasokan minyak global mencapai 4,3 juta barel per hari pada tahun ini.
Lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz merosot tajam menjadi delapan kapal per hari dari kondisi sebelum perang yang mencapai 130 hingga 140 kapal. Sementara itu, lonjakan harga bahan bakar berisiko memicu resesi sekaligus mengancam popularitas Presiden AS Donald Trump jelang pemilu sela.
Komandan Organisasi Basij Iran Hossein Taeb membantah klaim Trump yang menyebut AS menguasai Selat Hormuz. Pihak militer Iran menegaskan bahwa jalur pelayaran strategis tersebut masih berada di bawah kendali Republik Islam Iran.
Sementara itu, eskalasi konflik semakin memanas menyusul insiden penyerangan terhadap dua kapal tanker milik Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) di Selat Hormuz. Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) mengecam serangan tersebut dan menuduh Iran sebagai pihak yang bertanggung jawab.
Kelompok Houthi di Yaman yang disokong Iran juga melancarkan serangan drone yang menyasar kilang minyak Saudi Aramco di Arab Saudi. Di sisi lain, Iran menegaskan tidak akan membuka kembali Selat Hormuz sebelum AS mencabut sanksi ekonomi dan mencairkan aset Iran yang dibekukan.