AS Tawarkan Status Legal dan Izin Kerja untuk Migran Venezuela 

Dalam beberapa tahun terakhir, lebih dari tujuh juta orang Venezuela telah melarikan diri dari bencana ekonomi dan pemerintahan otoriter. Sebagian besar dari mereka bermukim di negara-negara Amerika Selatan, seperti Kolombia dan juga mencari peluang ekonomi yang lebih baik di AS.

Pengumuman pemerintah ini merupakan kabar baik bagi anggota Kongres dari Partai Demokrat dan para pemimpin di kota-kota besar seperti New York. Selama berbulan-bulan, mereka menekan pemerintah federal untuk memberikan status hukum kepada para migran, sehingga para migran dapat bekerja secara legal dengan lebih cepat dan tidak bergantung pada layanan lokal.

"Pemerintahan kami dan mitra kami di seluruh kota telah memimpin seruan untuk membiarkan para migran bekerja. Jadi saya ingin berterima kasih kepada Presiden Biden yang telah mendengarkan seluruh koalisi kami, termasuk delegasi kongres kami yang bekerja keras dalam mengambil langkah penting dan membawa harapan bagi ribuan migran Venezuela," kata Wali Kota New York, Eric Adams, pada Rabu (20/9/2023), dikutip dari ABC 7 New York.

Sebelumnya, hanya warga Venezuela yang tiba di AS sebelum Maret 2021 yang memenuhi syarat untuk mendapatkan TPS. Kebijakan ini dibuat oleh Kongres pada 1990 untuk menawarkan tempat berlindung sementara bagi para migran dari negara-negara yang menghadapi krisis kemanusiaan.

Dengan menetapkan kembali program TPS Venezuela, membuat warga Venezuela yang telah datang ke AS selama dua tahun terakhir bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan status tersebut. Diperkirakan, akan ada 472 ribu warga Venezuela yang akan memenuhi syarat untuk mendapatkan TPS.

"Status perlindungan sementara memberikan perlindungan kepada individu yang sudah berada di AS dari pemindahan ketika kondisi di negara asal mereka tidak memungkinkan untuk kembali dengan selamat," kata Menteri Keamanan Dalam Negeri, Alejandro Mayorkas, dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Washington Post.

Program TPS telah lama dikritik oleh Partai Republik yang berpendapat bahwa program ini telah digunakan secara tidak tepat untuk memberikan status hukum kepada para migran. Beberapa migran memasuki AS secara ilegal untuk waktu yang tidak terbatas meskipun sifatnya sementara.

Namun, pemerintahan Biden secara internal telah menolak perluasan program TPS untuk negara-negara tertentu, seperti Nikaragua, karena kekhawatiran akan mendorong lebih banyak migran yang melintasi perbatasan AS-Meksiko secara ilegal.

"Tanggal tinggal berkelanjutan yang ditetapkan pada 31 Juli 2023, memperjelas bahwa individu yang tiba setelah tanggal tersebut tidak akan memenuhi syarat untuk TPS. Kami berharap dapat mengkomunikasikannya dengan jelas," ujar seorang pejabat senior Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, yang tidak ingin disebutkan namanya dalam sebuah konferensi pers dengan wartawan, dikutip dari CBS News.