Jakarta, IDN Times - Pemerintah Australia resmi menaikkan biaya pengajuan visa pelajar (subclass 500). Langkah ini merupakan bagian dari reformasi sistem migrasi dan pendidikan tinggi.
Di tengah kenaikan tarif bagi sebagian besar pelajar internasional, Australia memberikan tarif khusus bagi pemohon dari negara-negara ASEAN. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga hubungan pendidikan dengan Asia Tenggara, sekaligus memastikan akses studi bagi mahasiswa di kawasan tersebut tetap terbuka.
Biaya pengajuan visa pelajar kini naik dari 2 ribu menjadi 2,5 ribu dolar Australia (Rp25,27 juta menjadi Rp31,59 juta), atau melonjak sebesar 25 persen. Pemerintah menerapkan aturan ini untuk mengendalikan lonjakan arus migrasi setelah pandemi COVID-19.
"Kenaikan biaya ini diterapkan untuk mengendalikan jumlah migrasi yang melonjak sejak pandemi COVID-19," kata Asisten Menteri Pendidikan Internasional Australia, Julian Hill, diansir Free Malaysia Today.
Penyesuaian ini membuat biaya visa pelajar Australia menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Sejumlah pelaku industri pendidikan khawatir kebijakan ini membebani calon mahasiswa, terutama dari negara berkembang, tanpa ada jaminan persetujuan visa.
Australia mengecualikan pelajar dari negara-negara ASEAN dari kenaikan tarif penuh. Kelompok ini hanya dikenai penyesuaian sebesar 50 dolar Australia (Rp631,92 ribu), sehingga biaya visanya menjadi 2.050 dolar Australia (Rp25,9 juta).
"Tarif yang lebih murah bagi pelajar ASEAN menunjukkan pentingnya posisi Asia Tenggara bagi Australia dalam menyambut mahasiswa berkualitas," ujar Julian Hill.
Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk penguatan hubungan jangka panjang dengan ASEAN. Sementara itu, pelajar dari negara-negara Pasifik dan Timor-Leste tetap memperoleh tarif khusus sebesar 745 dolar Australia (Rp9,41 juta).
Sejumlah organisasi pendidikan di Australia mengkritik kebijakan ini karena dinilai ditetapkan tanpa konsultasi. Mereka khawatir aturan baru tersebut dapat menurunkan minat mahasiswa internasional untuk berkuliah di Australia.
"Sektor pendidikan tidak diajak berdiskusi untuk mempertimbangkan dampak dari perubahan kebijakan ini," kata CEO English Australia, Ian Aird.
Meskipun demikian, Australia dinilai masih memiliki daya tarik tinggi lewat fasilitas visa lulusan sementara yang mengizinkan lulusan internasional bekerja selama dua hingga tiga tahun. Sektor pendidikan internasional sendiri merupakan salah satu penopang utama ekonomi Australia dengan nilai mencapai sekitar 55 miliar dolar Australia (Rp695,11 triliun) pada 2025.