Jakarta, IDN Times - Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev menginginkan syarat tambahan yang harus dipenuhi Armenia sebelum menetapkan perjanjian perdamaian. Ia menyebut langkah ini penting untuk menjamin perdamaian jangka panjang kedua negara.
Pekan lalu, Armenia setuju untuk menyerahkan empat desa kepada Azerbaijan sebagai langkah menetapkan perjanjian perdamaian. Namun, ratusan warga memrotes keputusan itu dan menyebut tidak ada lagi pihak yang menjamin keamanannya dari tentara Azerbaijan.
Aliyev mengatakan bahwa perubahan konstitusi di Armenia adalah salah satu syarat awal untuk perdamaian komprehensif antara kedua negara.
"Armenia harus mengubah konstitusinya. Saya mengatakan ini bukan karena ingin mengitervensi urusan dalam negeri negara lain. Namun, saya mengatakan ini karena Konstitusi Armenia menyebutkan deklarasi kemerdekaan Republik Nagorno-Karabakh pada 1990 sebagai bagian dari Armenia," terangnya pada Selasa (23/4/2024), dilansir RFE/RL.
"Bagaimana kami dapat menandatangani perjanjian perdamaian ketika mereka mengungkapkan hal tersebut dalam konstitusinya? Maka, saya mengatakan bahwa mereka harus mengubah konstitusi tersebut bukan karena saya arogan atau tidak tahu malu, tapi ini adalah sebuah syarat," sambungnya.
Ia pun menyerukan agar referensi konstitusi diubah dari deklarasi kemerdekaan 1990 menjadi unifikasi 1989 yang diadopsi oleh Parlemen Soviet Armenia dan wilayah otonom Nagorno-Karabakh Oblast.
Di samping soal konstitusi, Aliyev juga menginginkan Armenia untuk membuka koridor Zangezur yang menghubungkan wilayah terluar Nakhichevan dengan seluruh area di Azerbaijan melalui Provinsi Syunik, Armenia.
"Armenia berusaha untuk menghilangkan jalur pasokan utama ke Nakhichevan. Namun, itu tidak mungkin terjadi dan tidak boleh dilakukan," tegas Aliyev.
Dilansir France24, Aliyev mengaku cukup optimis dengan progres negosiasi perdamaian dengan Armenia. Kedua negara juga sudah mengirim tim untuk melakukan penetapan garis perbatasan sesuai dengan seksi dalam peta masa Uni Soviet.
"Kami sudah sangat dekat. Kami punya kesepahaman saat ini untuk mencapai perdamaian. Kami hanya membutuhkan menyelesaikannya secara detail. Kedua pihak membutuhkan waktu, tapi kami punya keinginan politik untuk melakukannya," ungkapnya.
Sebelumnya, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan sudah mengungkapkan bahwa perjanjian perdamaian nantinya akan berfokus pada pengakuan integritas teritorial masing-masing negara.
Pada Januari lalu, Pashinyan sudah menyatakan keinginannya untuk mengubah konstitusi baru di Armenia. Ia menyebut konstitusi saat ini tidak merefleksikan perubahan kondisi geopolitik terbaru di Kaukasus Selatan.
Menanggapi hal ini, oposisi mengecam rencananya dan menyebut bahwa Pashinyan melakukan ini atas tekanan dari Azerbaijan. Namun, ia menampik semua tuduhan tersebut dan menyatakan masih akan memperjuangan konstitusi Armenia saat ini.