PB Pelajar Islam Indonesia Sampaikan 6 Sikap soal Kondisi Bangsa
- PB PII menyampaikan enam tuntutan terkait penegakan hukum, dugaan penyadapan ilegal, kejahatan keuangan negara, perpajakan, karhutla, pengelolaan sumber daya alam, dan kedaulatan ekonomi.
- Organisasi itu meminta aparat mengusut pelanggaran secara terbuka tanpa pandang bulu, menelusuri aktor utama serta aliran dana, dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
- PB PII akan mengawal tuntutan melalui kajian, advokasi, dan konsolidasi nasional, serta berencana meminta penjelasan kepada Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kapolri.
Jakarta, IDN Times - Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) menyampaikan enam sikap terkait sejumlah persoalan nasional. Pernyataan tersebut mencakup penegakan hukum, dugaan kejahatan keuangan negara, kerusakan lingkungan, hingga perlindungan kedaulatan ekonomi dan hak-hak rakyat.
Ketua Umum PB PII, Amsal Alfian, mengatakan Indonesia harus tetap berdiri sebagai negara hukum yang mengutamakan kepentingan rakyat, bukan dikuasai segelintir elite maupun kelompok pemodal.
Menurut Amsal, sejumlah persoalan yang berkembang belakangan ini perlu mendapat perhatian serius. Beberapa di antaranya meliputi dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, manipulasi ekspor, praktik transfer pricing, penyimpangan perpajakan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta penguasaan sumber daya alam yang merugikan masyarakat.
"Negara tidak boleh gentar, tidak boleh lamban, apalagi tunduk pada tekanan kepentingan tertentu. Hukum tidak boleh tajam kepada rakyat kecil, tetapi tumpul kepada pemilik modal dan mereka yang berlindung di balik kekuasaan," ujar Amsal dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Ia mendesak aparat penegak hukum mengusut setiap dugaan pelanggaran secara menyeluruh, terbuka, dan tanpa pandang bulu. Penanganan perkara juga harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah tanpa menghambat proses pencarian fakta dan pengungkapan kebenaran.
1. Enam sikap PB PII untuk pemerintah
PB Pelajar Islam Indonesia Sampaikan 6 Sikap soal Kondisi Bangsa (dok. Istimewa) Melalui pernyataan sikap bertajuk "Menegakkan Keadilan, Melawan Perampasan Hak Rakyat, Mengawal Kedaulatan Negara!", PB PII merumuskan enam tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Berikut daftar tuntutannya:
1. Mengusut dugaan penyadapan ilegal dan ancaman terhadap kedaulatan negara
PB PII meminta aparat mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam praktik penyadapan ilegal. Penelusuran diminta mencakup aktor intelektual, pemberi perintah, penyandang dana, hingga jaringan yang menjalankan tindakan tersebut.
Organisasi ini juga mendorong pendalaman apabila ditemukan indikasi upaya intimidasi, pelemahan, atau pengendalian institusi negara untuk kepentingan kelompok tertentu. Dugaan tindakan yang berpotensi mengancam kedaulatan negara harus ditangani secara serius berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.
2. Membongkar kejahatan keuangan negara dan mengembalikan aset kepada rakyat
Tuntutan kedua berkaitan dengan dugaan manipulasi ekspor, under invoicing, praktik transfer pricing yang tidak wajar, serta berbagai modus pengurangan penerimaan negara.
Amsal menilai praktik tersebut berpotensi merugikan keuangan negara dan mengurangi hak masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan. Karena itu, PB PII meminta pemerintah menelusuri aliran dana dan mengambil kembali aset hasil kejahatan melalui prosedur hukum.
3. Membenahi sektor perpajakan dan menghentikan praktik kolusi
PB PII turut mendesak pemerintah mengevaluasi berbagai fasilitas serta insentif perpajakan. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kebijakan oleh perusahaan maupun pihak-pihak tertentu.
Selain itu, aparat perpajakan yang terbukti menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok harus mendapatkan sanksi. Penindakan perlu dilakukan melalui jalur pidana, etik, maupun administratif sesuai tingkat pelanggaran.
4. Mengusut karhutla dan perampasan sumber daya alam
Dalam persoalan lingkungan, PB PII meminta penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan serta eksploitasi sumber daya alam yang merugikan masyarakat.
Pengusutan tidak boleh hanya menyasar pekerja di lapangan. Aparat juga diminta menelusuri pihak yang mengambil keputusan, pemilik manfaat (beneficial owner), jaringan pendanaan, hingga kelompok yang memperoleh keuntungan dari pelanggaran tersebut.
Perusahaan yang terbukti melanggar harus mendapatkan tindakan tegas. Bentuk penindakan dapat berupa penyitaan aset serta pencabutan atau evaluasi izin usaha sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Memperkuat kedaulatan ekonomi dalam hubungan perdagangan dengan Singapura
PB PII juga menyoroti hubungan perdagangan Indonesia dengan Singapura, terutama terkait pengelolaan dan ekspor sumber daya energi.
Organisasi tersebut mendukung langkah pemerintah untuk menghentikan ekspor gas ke Singapura apabila diperlukan demi menjamin kebutuhan dalam negeri dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Selain gas, pemerintah diminta meninjau kembali kebijakan ekspor minyak dan sumber daya alam lainnya. PB PII mendorong pengutamaan kepentingan nasional melalui hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk di dalam negeri.
Menurut PB PII, kerja sama perdagangan internasional harus memberikan keuntungan secara seimbang bagi seluruh pihak. Indonesia tidak semestinya hanya menjadi pemasok bahan mentah, sementara keuntungan dari proses pengolahan lebih banyak dinikmati negara lain.
6. Mengembalikan kedaulatan rakyat atas kekayaan alam Indonesia
Tuntutan terakhir berkaitan dengan pengelolaan bumi, air, dan seluruh kekayaan alam Indonesia. PB PII meminta pemerintah memastikan pemanfaatan sumber daya alam berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Organisasi tersebut merujuk Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai landasan pengelolaan kekayaan alam nasional. Negara harus mencegah penguasaan sumber daya oleh kelompok oligarki, praktik manipulasi, maupun kerja sama kepentingan yang merugikan masyarakat luas.
2. PB PII akan sampaikan aspirasi kepada Menhan, Panglima TNI, dan Kapolri
PB Pelajar Islam Indonesia Sampaikan 6 Sikap soal Kondisi Bangsa (dok. Istimewa) Amsal menegaskan organisasi yang dipimpinnya tidak akan berhenti pada penyampaian enam tuntutan tersebut. PB PII berencana mengawal berbagai persoalan melalui kajian publik, advokasi kebijakan, konsolidasi nasional, serta langkah-langkah sesuai mekanisme konstitusi.
Sebagai tindak lanjut, PB PII juga berencana menyampaikan aspirasi dan meminta penjelasan langsung kepada Menteri Pertahanan, Panglima TNI, serta Kapolri. Penyampaian tersebut akan disesuaikan dengan tugas dan kewenangan masing-masing institusi.
3. Lembaga negara harus serius dalam mencegah ancaman kedaulatan
PB Pelajar Islam Indonesia Sampaikan 6 Sikap soal Kondisi Bangsa (dok. Istimewa) Amsal menilai persoalan yang berkaitan dengan dugaan ancaman terhadap kedaulatan negara maupun kerugian keuangan rakyat, membutuhkan keterlibatan serius seluruh lembaga negara.
Amsal mengatakan, pemerintah dan aparat penegak hukum harus menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi kepentingan nasional serta menindak setiap pelanggaran yang terbukti melalui proses hukum.
"Jika penegakan hukum hanya berhenti pada pencitraan, hanya menyasar pelaksana kecil atau justru tunduk kepada kepentingan pemodal, PB PII akan terus bergerak," kata dia.
