Aljazair Akan Perketat Kontrol Media Daring di Negaranya
Bendera Aljazair (instagram.com/chf.sarah/)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Aljir, IDN Times - Aljazair sudah memberlakukan pengetatan kontrol atas media daring di negaranya yang akan berlaku hingga 12 bulan kedepan. Atas berlakunya kebijakan ini, nantinya jurnalis dan aktivis yang berkaitan dengan pergerakan pendukung demokrasi dapat diadili dan dijatuhi hukuman.
Adanya kebijakan ini Pemerintah Aljazair dianggap mencabut hak kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh perusahaan media daring di negara tersebut, dikutip dari News24.
1. Mengesahkan peraturan pembatasan media daring
Presiden Aljazair, Abdelmadjid Tebboune baru-baru ini telah memberlakukan kebijakan baru yang mengatur pengetatan media online oleh pemerintah setempat. Adanya peraturan ini mengharuskan media berbasis website dalam negeri di Aljazair untuk menginformasikan kepada otoritas setempat terkait adanya konten ilegal, dilansir dari France24.
Selain itu, kebijakan baru ini akan diberlakukan selama 12 bulan kedepan, yang mana nantinya pemerintah Aljazair bisa menangkap dan menghukum para aktivis dan jurnalis yang kedapatan terhubung dengan gerakan pro demokrasi Hirak.
2. Mencegah penyebaran informasi palsu
Melansir dari The North Africa Journal, Menteri Komunikasi Aljazair Ammar Belhimer mengatakan apabila peraturan baru ini bertujuan mencegah adanya penyalahgunaan media di era modern ini. Selain itu, juga memberantas penyebaran rumor tidak benar, berita bohong dan video palsu yang bisa membahayakan Aljazair dan militernya.
Editor’s picks
Peraturan media daring terbaru ini akan membuat pengawasan terhadap media semakin ketat dan sistematis, termasuk mengharuskan media daring memiliki lisensi untuk beroperasi. Nantinya semua situs yang berasal dari luar negeri diharuskan untuk memiliki domain lokal '.dz'.
Regulasi ini nantinya juga akan berlaku pada dua tipe media elektronik dan layanan audiovisual online. Serta nantinya pengawas media online juga harus memberikan notifikasi tertentu apabila ada konten ilegal yang tersebar dalam situsnya.
Baca Juga: Aljazair Kecam AS Akui Sahara Barat Jadi Teritori Maroko
3. Disebut kebijakan yang tidak beralasan
Sejak menjabat sebagai presiden sejak akhir 2019, Tebboune sudah mencoba berdialog dengan kelompok Hirak, meski rezimnya memberikan tekanan yang kuat. Sehingga pembatasan online bukanlah sesuatu yang baru di Aljazair yang menjadi rumah bagi 22 juta pengguna internet.
Bahkan beberapa media seperti TSA, All About Algeria sudah beberapa kali diblokir sejak tahun 2017 dan menyusul pada setahun belakangan pemerintah setempat juga melakukan sensor pada situs seperti Radio M, Maghreb Emergent, Interlignes dan Casbah Tribune, dilansir dari The North Africa Journal.
Menurut jurnalis Said Djafeer juga menuliskan dalam situs 24DHZ apabila, "Peraturan ini termasuk pelarangan konyol pada media elektronik independen dan menjadi salah satu tanda buruk"
Selain itu, seorang jurnalis bernama Hamdi Baala dari Twala news juga mengutarakan, "Selama ini media online sudah menjadi tempat kebebasan yang secara teknis dan ekonomi jauh dari kontrol pemerintah. Adanya peraturan baru ini, menunjukkan jika mereka menginginkan kontrol penuh terhadap media online"
Baca Juga: Aljazair Akan Ubah Konstitusi Meski Hanya Diikuti Sebagian Penduduknya
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
