Hungaria Bebaskan Penyelundup Manusia, Austria Perketat Perbatasan
ilustrasi bendera Austria (pixabay.com/fachdozent)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Austria memperketat penjagaan di pintu perbatasan Hungaria pada Senin (22/5/2023). Setelah Hungaria memutuskan membebaskan pelaku penyelundupan manusia lebih awal dan memberikan waktu 72 jam bagi tahanan untuk meninggalkan negaranya.
Pada tahun lalu, Austria, Hungaria, dan Serbia telah menyetujui perjanjian dalam memperketat masuknya migran, terutama yang melewati kawasan Balkan Barat. Pemimpin ketiga negara menganggap bahwa kebijakan Uni Eropa (UE) dalam melawan arus migran ilegal gagal.
Baca Juga: Italia Perkuat Hukuman Penjara bagi Pelaku Penyelundupan Manusia
1. Austria minta klarifikasi dari Hungaria
Menteri Luar Negeri Austria, Alexander Schallenberg memanggil Duta Besar Hungaria di Wina atas keputusan Perdana Menteri Viktor Orban tersebut. Ia menginginkan klarifikasi dari Budapest terkait pembebasan penyelundup manusia.
"Dalam beberapa hari ini, terdapat informasi yang mengganggu bahwa Hungaria rupanya membebaskan ratusan tahanan yang terjerat kasus penyelundupan manusia. Kami pikir ini adalah sebuah sinyal palsu," papar Schallenberg, dilansir BNE Intellinews.
Keduanya juga sudah membicarakan masalah ini sehari sebelumnya dan memutuskan untuk memperketat penjagaan di pintu perbatasan dengan Hungaria. Wina juga menganggap Budapest tidak konsisten menerapkan kebijakan kerasnya terhadap kasus penyelundupan manusia.
Selama ini, Austria menjadi negara tujuan utama bagi migran ilegal yang melewati Serbia dan Hungaria. Bahkan, pagar pembatas Serbia-Hungaria tetap tidak dapat menghalangi ribuan migran masuk ke teritori Hungaria.
Baca Juga: Menlu Retno: 143 WNI Korban Perdagangan Orang Dibebaskan dari Filipina
2. Pembebasan pelaku akan mengurangi beban pembayar pajak
Pemerintah Hungaria mengumumkan pembebasan pelaku penyelundupan manusia yang semuanya merupakan warga negara asing. Kebijakan ini sesuai diterapkan untuk mengosongkan penjara di Hungaria dan mengurangi beban pembayar pajak.
"Selama penjaga masih penuh. Ini adalah langkah tepat dan kami tidak ingin mereka menggunakan uang pembayar pajak di Hungaria dalam membiayai ratusan penyelundup migran," terang Kepala Staf PM, Gergely Gulyas, dikutip Euronews.
Sesuai kebijakan ini, semua pelaku yang diharuskan meninggalkan Hungaria dalam kurun waktu 72 jam. Namun, dikabarkan tidak ada pengawasan lebih lanjut dari otoritas setempat soal pelaku sudah keluar atau masih berada di Hungaria.
Baca Juga: Lithuania Tagih Belarus Rp1,9 T atas Penyelundupan Migran
3. Szijjarto sebut kebijakan Austria bukan aturan baru
Menteri Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjarto. (facebook.com/szijjarto.peter.official)Dilaporkan The Budapest Times, Menteri Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjarto menyebut bahwa keputusan Austria untuk memperketat perbatasan bukan hal baru. Ia menambahkan Austria sudah mempersulit akses masuk ke negaranya dalam beberapa tahun terakhir.
"Beberapa tahun terakhir, warga Austria dapat masuk dengan mudah tanpa pengecekan ke Hungaria. Sedangkan warga Hungaria yang bepergian ke Austria dipersulit dan harus menunggu hingga sangat lama di perbatasan. Ancaman pemberlakuan kontrol perbatasan dari Austria bukanlah hal baru," kata Szijjarto.
Ia pun membela kebijakan mengenai pembebasan pelaku penyelundupan manusia di Hungaria. Szijjarto menyebut bahwa kebijakan ini tidak melawan negara tetangga Hungaria, tapi akan diikuti oleh pengetatan dan peningkatan hukuman bagi pelaku penyelundupan manusia.
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
