Kosovo Akan Kurangi Polisi di Area Dominan Etnis Serbia
ilustrasi bendera Kosovo (unsplash.com/@aboodi_vm)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Kosovo setuju untuk mengurangi personel kepolisian yang diterjunkan di wilayah dominan etnis Serbia pada Rabu (12/7/2023). Keputusan ini merupakan upaya meredam ketegangan dengan Serbia yang berlangsung dalam beberapa pekan terakhir.
Pada akhir Juni, Serbia bersedia membebaskan tiga polisi Kosovo yang dianggap masuk tanpa izin untuk meredam ketegangan. Namun, situasi kembali memanas setelah Kosovo menetapkan dua organisasi milik etnis Serbia sebagai teroris pekan lalu.
1. Polisi di Kosovo Utara akan dikurangi hingga 25 persen
Tentara Kosovo (instagram.com/albinkurti_)Pernyataan ini disampaikan Kosovo dalam pertemuan informal antara Wakil Perdana Menteri Kosovo, Besnik Bislimi, dengan Perwakilan Uni Eropa (UE) untuk dialog Kosovo-Serbia, Miroslav Lajcak, yang digelar di Bratislava.
"Kami setuju bahwa polisi Kosovo, bersama EULEX dan KFOR untuk menilai situasi keamanan sesuai dengan kebutuhan, terutama soal kemungkinan pengurangan jumlah polisi di sekitar gedung pemerintahan hingga 25 persen," tutur Bislimi, dikutip N1.
"Kami juga mengumumkan komitmen untuk menyediakan basis hukum yang cukup untuk dapat mengorganisir pemilu di Kosovo Utara," tambahnya.
Ia menambahkan bahwa persetujuan dengan UE ini akan diselesaikan dalam kurun waktu 2 pekan ke depan.
Baca Juga: Kosovo Tetapkan 2 Organisasi Etnis Serbia sebagai Teroris
2. Kosovo akan selenggarakan pemilu lokal setelah musim panas
Editor’s picks
Pemerintah Kosovo menjelaskan, penyelenggaraan pemilu daerah baru di empat wilayah dominan etnis Serbia kemungkinan akan digelar setelah musim panas.
"Pemerintah Kosovo lewat pernyataan ini mengumumkan penyelenggaraan pemilu daerah awal di empat wilayah setelah musim panas. Institusi Kosovo akan memastikan bahwa penyelenggaran pemilu sudah sesuai hukum," ungkap pemerintah Kosovo.
Sebelumnya, AS dan UE terus mendesak Perdana Menteri Albin Kurti untuk mencabut semua wali kota dan menarik aparat kepolisian di wilayah dominan etnis Serbia. Keduanya juga meminta agar Kosovo mau mendirikan wilayah otonomi Serbia di negaranya.
Dilansir Reuters, UE sudah memberlakukan sanksi kepada Pristina, termasuk menunda kunjungan ke Kosovo dan penangguhan bantuan ekonomi ke negara Balkan tersebut. UE pun memperingatkan sanksi tambahan jika tidak ada upaya meredam tensi.
3. UE sambut baik keputusan Kosovo
Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri, Josep Borrell, menyambut baik komitmen Pristina untuk mengurangi tensi di Kosovo bagian utara.
"Saya menyambut baik komitmen Kosovo yang disepakati dengan kami untuk melakoni langkah pertama dalam meredam tensi. Kami berharap Kosovo mau mengambil langkah lagi ke arah ini," tulis Borrell.
Pada saat yang sama, Lajcak sudah memanggil Bislimi dan Kepala Pemerintah Serbia di Kosovo, Petar Petkovic, ke Brussels pekan depan. Undangan ini sebagai bagian dari kesepakatan peredaman tensi di Kosovo bagian utara.
Baca Juga: AS Beri Sanksi Kepala Intelijen Serbia karena Kasus Dugaan Korupsi
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
