Jakarta, IDN Times - Pemerintah Bulgaria pada Selasa (30/8/2022) mengatakan bahwa negaranya sudah menangkap puluhan migran gelap di ibu kota Sofia. Hal ini sesuai dengan keputusan pemerintah untuk membongkar sindikat penyelundupan migran di Bulgaria.
Pekan lalu, terjadi peristiwa bus pengangkut imigran gelap asal Suriah yang menabrak mobil polisi di Burgas. Akibatnya, dua anggota kepolisian yang berusaha menghentikan bus tersebut tewas di lokasi kejadian.
Penangkapan 37 migran ilegal ini dilangsungkan di beberapa tempat di ibu kota Bulgaria. Hal ini setelah dilancarkannya dua operasi penangkapan dari aparat kepolisian, sesuai keterangan dari Kementerian Dalam Negeri Bulgaria.
Dalam operasi pertama, polisi berhasil menangkap 31 migran. Ketika diinterogasi, migran yang ditangkap mengatakan bahwa mereka berasal dari Suriah. Sementara, seluruh orang yang ditahan adalah laki-laki, dilansir dari Novinite.
Sedangkan pada penangkapan kedua, enam migran berhasil ditangkap di dekat stasiun pusat di Sofia yang terletak di tengah kota. Lima orang di antaranya berasal dari Suriah dan seorang darinya berkebangsaan Maroko.
Pada akhir pekan lalu, otoritas Bulgaria berhasil menangkap 141 migran ilegal asal Afghanistan yang masuk ke negaranya tanpa izin. Hal ini sebagai bentuk upaya polisi dalam membendung migran ilegal yang masuk dari Turki.
Menurut otoritas setempat, sebanyak 88 migran asal Afghanistan tersebut melakukan perjalanan dengan bus dengan pelat nomor Makedonia Utara. Ketika sampai di pos pengecekan di Kota Burgas, bus tersebut diberhentikan polisi.
Sementara, pengemudi bus diketahui sebagai pria asal Makedonia Utara berusia 60 tahun. Pria tersebut akan mendapat tuntutan hukum atas kasus penyelundupan migran ke Bulgaria, dilaporkan RFE/RL.
Polisi juga mengatakan, sebanyak 53 warga Afghanistan berhasil ditangkap petugas ketika sedang menunggu kendaraan di area hutan yang tak jauh dari Burgas.
Kepala HAM di Komite Bulgaria di Helsinki, Krassimir Kanev, mengutarakan keprihatinannya terkait bagaimana migran tersebut ditangkap dan diperlakukan tidak baik oleh aparat keamanan.
"Sama seperti kampanye dari pemerintah ketika opini publik sudah ditarik dari beberapa topik dan alam, situasi ini umumnya merefleksikan efek negatif kepada hak asasi manusia (HAM) orang yang terdampak," papar Kanev, dikutip Balkan Insight.
"Terdapat resiko pelanggaran HAM terkait masalah ini kepada orang yang berada di dalam posisi tidak menguntungkan. Mereka tidak tahu bahasanya, mereka tidak punya kerabat yang bisa digantungkan, mereka tidak punya akses kuasa hukum, dan bisa terdampak pelanggaran fisik dari polisi," tambahnya.