Jakarta, IDN Times - Pemerintah Prancis mengumumkan kebijakan pembatasan penggunaan telepon seluler di sekolah menengah atas (SMA) pada Senin (24/8/2026). Aturan ini diterapkan demi menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan membatasi ketergantungan siswa pada gawai.
Penerapan kebijakan menjelang tahun ajaran baru ini memicu perhatian para pengelola sekolah terkait kesiapan teknis di lapangan.
Parlemen Prancis telah menyetujui undang-undang yang melarang penggunaan ponsel di SMA. Keputusan ini memperluas aturan terdahulu yang telah melarang gawai di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
Presiden Emmanuel Macron mengesahkan aturan tersebut untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh sekolah negeri. Pengecualian hanya diberikan bagi siswa dengan kondisi medis khusus atau kebutuhan belajar tertentu.
"Larangan ponsel di sekolah menengah atas dapat berlaku mulai tahun ajaran baru dengan kerangka hukum yang stabil," kata Juru Bicara Pemerintah Prancis, Maud Bregeon, dilansir The Star.
Pihak sekolah kini diwajibkan menyesuaikan tata tertib internal agar regulasi berjalan efektif.
Penerapan aturan baru ini mendapat sorotan serikat pekerja pendidikan akibat singkatnya waktu persiapan. Pengelola sekolah menilai pemberitahuan mendadak menyulitkan mereka memperbarui aturan internal sebelum sekolah dimulai.
Proses penyesuaian regulasi diperkirakan membutuhkan waktu hingga satu tahun ajaran penuh. Keterbatasan personel juga menjadi hambatan utama mengawasi siswa di luar ruang kelas, seperti koridor dan halaman.
"Sekolah-sekolah belum siap karena memulai tahun ajaran dengan aturan yang belum tercantum dalam regulasi internal," kata Sekretaris Nasional SNPDEN-Unsa, Francois Resnais.
Akibatnya, sebagian besar sekolah belum dapat menerapkan sanksi administratif secara langsung.
Pemerintah menegaskan kebijakan ini bertujuan mengurangi waktu layar anak-anak demi mendukung perkembangan kognitif. Langkah ini diharapkan mampu mendorong interaksi sosial tatap muka yang lebih sehat di lingkungan sekolah.
Meski ketentuan media sosial sempat dibatalkan mahkamah, pemerintah berencana mengajukan rancangan undang-undang baru. Kerangka hukum tersebut disiapkan demi memperkuat perlindungan bagi generasi muda.
"Tujuan presiden adalah memiliki kerangka hukum yang stabil pada musim semi mendatang untuk melindungi kaum muda," kata Juru Bicara Pemerintah Prancis, Maud Bregeon.
Pemerintah menyadari keberhasilan kebijakan ini bergantung pada kesadaran bersama serta kerja sama antara pihak sekolah dan orang tua.