China Ajukan Kembali Aplikasi Kedubes Baru di London

Dokumen perencanaan itu juga menyatakan bahwa keputusan dewan untuk menolak proposal pada Desember 2022 dengan alasan keamanan dan dampak terhadap warga adalah tidak berdasar, serta tidak memiliki dasar dalam kebijakan perencanaan.

Tahun lalu, Beijing gagal memenuhi tenggat waktu untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut. Ini terjadi saat ketegangan dengan pemerintah yang saat itu dipimpin oleh Partai Konservatif atas kecurigaan soal spionase siber dan hak asasi manusia China.

Kendati, permohonan awalnya akan ditangani oleh Dewan Tower Hamlets, pemerintah nasional dapat terlibat jika proposal tersebut ditolak lagi dan China mengajukan banding. Dewan mengatakan bahwa tim perencanaannya sedang meninjau permohonan tersebut, namun pihaknya belum bisa memastikan kapan keputusan akan dibuat.

Juru bicara Kedubes China di London mengatakan, rencana dan proposal desain yang diajukan kembali untuk gedung kedutaan baru, sepenuhnya mempertimbangkan persayaratan kebijakan perencanaan bangunan Inggris dan pandangan semua pihak terkait, dengan skema pembangunan berkualitas tinggi.

"Pemerintah China membeli Royal Mint Court di London enam tahun yang lalu untuk digunakan sebagai tempat Kedubes China yang baru. Pemerintah Inggris telah memberikan persetujuan untuk hal ini. Saat ini, Kedubes sedang dalam proses pengajuan izin perencanaan," kata juru bicara tersebut pada 15 Agustus 2024, dikutip dari Global Times.

China pertama kali mengumumkan rencana tersebut adalah pada 2018. Ini sejalan dengan meningkatnya pengaruh diplomatiknya. Negara ini membeli tanah dengan luas total sekitar 576 ribu meter persegi dengan harga sekitar 250 juta poundsterling (sekitar Rp5 triliun).

Nantinya, jika pembangunan tersebut terealisasi, maka akan menjadi Kedubes China terbesar di Eropa dan hampir dua kali lipat ukurannya dengan Kedubes China di Washington.

Akan tetapi, hal ini mendapat pertentangan dari sejumlah politisi dan pejabat keamanan Inggris. Mereka memperingatkan bahwa kedutaan yang lebih besar dan lebih banyak diplomat Negeri Tirai Bambu dapat mempermudah peningkatan jumlah mata-mata di negara tersebut.

Sebaliknya, Beijing menyatakan rasa frustasinya kepada pemerintah Inggris atas kegagalannya membantu mengamankan izin perencanaan pada pertemuan tingkat resmi. Menurut China, negara tuan rumah memiliki kewajiban internasional untuk mendukung dan memfasilitasi pembangunan gedung misi diplomatik.

Inggris di bawah pemerintahan Perdana Menteri Keir Starmer telah memprioritaskan penguatan hubungan pasca-Brexit dengan Uni Eropa, namun pihaknya akan melakukan audit hubungan bilateral dengan Beijing untuk memahami dan menanggapi tantangan, serta peluang yang diajukan China.