China Kecam Tuntutan AS agar Starbucks Ditutup di Xinjiang

09 Oct 2026, 01:42 WIB3 min read

Sanggar Sukma Sijati

News

Channel

Add Us on Google

China Kecam Tuntutan AS agar Starbucks Ditutup di Xinjiang

Ilustrasi starbucks (unsplash.com/Athar Khan)

Intinya Sih

Komite Kongres AS mendesak Starbucks menutup dua gerai baru di Xinjiang, dengan alasan ekspansi tersebut bermasalah secara moral di tengah tuduhan pelanggaran HAM terhadap warga Uighur.
Pemerintah China mengecam tuntutan AS sebagai upaya merusak citra Beijing, membantah tuduhan pelanggaran HAM, dan menyatakan Xinjiang aman, sejahtera, serta terbuka bagi investor asing.
Dua gerai Starbucks di Grand Bazaar dan Bandara Internasional Urumqi mulai beroperasi pada 29 September 2026, namun langkah ini dikritik organisasi kemanusiaan karena dinilai mendukung narasi pemerintah China.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pemerintah China melontarkan kecaman keras terhadap komite parlemen Amerika Serikat (AS) pada Sabtu (3/10/2026). Reaksi ini muncul setelah politisi Washington mendesak waralaba kopi Starbucks segera menutup gerai barunya di wilayah Xinjiang.

Beijing menilai tuntutan tersebut sengaja dibuat untuk merusak reputasi China di mata internasional. Perbedaan pandangan ini kembali memicu ketegangan antara kedua negara, khususnya terkait aktivitas bisnis perusahaan asing di wilayah barat laut China tersebut.

1. Parlemen AS desak penutupan kedai kopi di Xinjiang

Warga Xinjiang, Tiongkok, 11 Juli 2019. (IDN Times/Uni Lubis)

Ketua Komite Khusus Kongres AS untuk Urusan China, John Moolenaar, meminta manajemen Starbucks segera menutup dua kedai barunya. Ia mengkritik perluasan bisnis tersebut karena dinilai bermasalah secara moral di tengah sorotan global terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di kawasan itu.

Moolenaar menyebut ekspansi bisnis di Xinjiang mencoreng komitmen etika perusahaan. Menurutnya, perusahaan AS tidak semestinya mencari keuntungan di kawasan yang sedang diliputi konflik kemanusiaan.

"Tidak ada alasan bagi perusahaan Amerika untuk berbisnis di wilayah tempat pemerintah China menahan lebih dari satu juta warga Uighur serta merampas budaya mereka," tegas Moolenaar, dilansir Arab News.

Parlemen AS mengkhawatirkan pembukaan gerai ini dapat merusak citra merek Starbucks. Oleh karena itu, mereka menuntut perusahaan Seattle tersebut segera menghentikan seluruh operasionalnya di sana.

2. China bantah tuduhan pelanggaran hak asasi manusia

Muslim Uighur di Xinjiang, China (IDN Times/Uni Lubis)

Kementerian Luar Negeri China menolak tegas desakan dan tuduhan legislator AS. Juru bicara kementerian menilai para politisi Washington kerap menyebarkan narasi tanpa bukti demi menjatuhkan citra Beijing. Pemerintah China menegaskan isu kekerasan terhadap kelompok minoritas di Xinjiang tidak berdasar.

"Tuduhan adanya pembantaian massal di Xinjiang merupakan kebohongan besar," ungkap Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun.

Guo menambahkan, masyarakat Xinjiang saat ini hidup dalam suasana yang aman, sejahtera, dan rukun. Pemerintah China juga berjanji akan terus membuka pasar nasional agar investor asing tetap memiliki peluang bisnis yang luas.

3. Ekspansi Starbucks berlanjut di tengah kritik aktivis

Ilustrasi gerai Starbucks. (pexels.com/Şahin Sezer Dinçer)

Dua kedai Starbucks pertama di Xinjiang resmi beroperasi pada Selasa (29/9/2026). Gerai tersebut berlokasi di kawasan wisata Grand Bazaar dan terminal bandara internasional Urumqi.

Pembukaan ini menandai perluasan bisnis Starbucks di wilayah barat laut China. Langkah ini berjalan beriringan dengan perubahan struktur kepemilikan, setelah perusahaan lokal Boyu Capital membeli 60 persen saham gabungan Starbucks China pada April 2026 untuk menyesuaikan strategi penjualan dengan pasar lokal.

Meski demikian, kehadiran merek internasional ini memicu kritik dari berbagai organisasi kemanusiaan.

"Keberadaan kedai kopi di jalanan Xinjiang seakan mendukung klaim pemerintah bahwa daerah tersebut baik-baik saja," kata Wakil Direktur Wilayah Asia Human Rights Watch, Maya Wang.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.