China Tolak Pertemuan DK PBB Bahas Pelanggaran HAM Korut

15 Agu 2023, 11:49 WIB

ilustrasi Pyongyang (pixabay.com)

Jakarta, IDN Times - China menentang pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) soal pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Korea Utara (Korut).

Dilansir dari Channel News Asia, Selasa (15/8/2023), China beranggapan bahwa pertemuan itu nantinya hanya akan meningkatkan konfrontasi terkait negara tersebut.

“China melihat tidak ada nilai tambah bagi DK PBB untuk mengadakan pertemuan seperti itu dan kami akan menentangnya,” kata Juru Bicara Misi China untuk PBB di New York, Amerika Serikat (AS).

AS, Albania, dan Jepang adalah negara-negara yang meminta agar pertemuan tersebut digelar pada Kamis, 17 Agustus 2023 mendatang.

1. China menganggap pertemuan soal HAM bukan mandat DK PBB

Ilustrasi rapat Dewan Keamanan PBB (twitter.com/louis charbonneau)

Selain itu, China menganggap bahwa pertemuan soal HAM di Korut bukan mandat DK PBB.

“Pertemuan ini hanya akan mempolitisasi masalah HAM dan hanya berfungsi untuk membakar adanya konfrontasi,” lanjut pernyataan juru bicara tersebut.

Namun, belum jelas apakah China akan menyerukan pemungutan suara prosedural untuk mencoba menentang adanya pertemuan soal HAM Korut ini.

2. Korut menampik adanya pelanggaran HAM

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un meninjau uji sistem peluncuran roket ganda super besar dalam gambar tanpa tanggal yang dirilis Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) pada 28 November 2019. ANTARA FOTO/KCNA via REUTERS

Berulangkali Korut telah menampik adanya pelanggaran HAM di negaranya. Sebaliknya, Korut menyalahkan adanya sanksi yang dijatuhkan kepada Korut yang memperburuk situasi kemanusiaan di negara tersebut.

DK PBB sendiri pernah menggelar pertemuan serupa secara formal pada tiga tahun terakhir tapi secara tertutup.

Pada 2014 dan 2017, DK PBB mengadakan pertemuan publik tahunan tentang adanya pelanggaran HAM di Korut.

3. Kim Jong Un dituduh melakukan pelanggaran HAM

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un. (dok. DPRK Embassy)

Sebuah laporan dari PBB pada 2014 menyebutkan bahwa kepala keamanan Korut dan ada kemungkinan pemimpin Korut, Kim Jong Un harus diadili karena memberlakukan sistem kekejaman mirip Nazi.

AS lantas menjatuhkan sanksi kepada Kim Jong Un pada 2016 atas pelanggaran HAM.