Daftar 6 Negara Pemasok Senjata Utama ke Israel, AS Pendukung Utama!

Negara utama yang memasok senjata ke Israel adalah Amerika Serikat (AS). Pada 2016, kedua negara menandatangani nota kesepahaman 10 tahun ketiga yang mencakup periode 2018-2028.

Dilansir Reuters, dari nota tersebut AS menggelontorkan bantuan militer sebesar 38 miliar dolar AS (Rp610 triliun), hibah sebesar 33 miliar dolar AS (Rp529,8 triliun) untuk memberi peralatan militer. Israel juga mendapat 5 miliar dolar AS (Rp80,2 triliun) untuk membeli sistem pertahanan rudal.

Israel juga sedang dalam proses membeli 74 unit jet tempur F-35, jet tempur paling berteknologi maju yang pernah dibuat. Saat ini negara itu telah menerima 36 unit dan membayarnya dengan bantuan AS.

Dalam upaya mengembangkan dan mempersenjatai sistem pertahan Iron Dome, Israel juga dibantu oleh AS yang dikembangkan usai perang pada 2006 antara Israel dengan Hizbullah.

AS juga mendanai pengembangan sistem David's Sling. Ini dirancang untuk menembak jatuh roket yang ditembakkan dari jarak 100 hingga 200 kilometer.

Setelah AS, Jerman menempati urutan kedua sebagai pemasok senjata ke Israel. Menurut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), penjualan senjata Berlin ke Israel pada 2023 bernilai 326,5 juta euro (Rp5,6 triliun).

Dilansir BBC, ini meningkat 10 kali lipat dibanding pada 2022, dengan sebagian besar izin ekspor dikeluarkan setelah 7 Oktober.

Senjata yang dijual usai pertempuran Hamas-Israel memanas termasuk 3 ribu senjata anti-tank portabel dan 500 ribu butir amunisi untuk senjata api otomatis atau semi otomatis.

Jerman juga memasok Israel dengan komponen sistem pertahanan udara dan peralatan komunikasi.

Negara ketiga yang jadi pemasok senjata terbesar ke Israel adalah Italia. Namun negara ini hanya tercatat menyumbang 0,9 persen dari impor Israel antara 2019-2023.

Dilansir Swiss Info, pada Desember, Italia mengirimkan senjata senilai 1,3 juta euro (Rp22,5 miliar) ke Israel. Ini tiga kali lipat dibanding jumlah pada bulan yang sama pada 2022.

SIPRI melaporkan, Italia juga memberikan sekitar satu persen bantuan militer ke Israel pada periode 2019-2023, yang dilaporkan termasuk helikopter dan artileri angkatan laut.

Namun menurut BBC, ekspor senjata Italia mencapai 13,7 juta euro (Rp237,2 miliar) tahun lalu. Sekitar 2,1 juta euro (Rp36,3 miliar) ekspor disetujui antara Oktober dan Desember.

Pada 9 Mei, Italia menghentikan persetujuan ekspor baru. Hal ini disampaikan sumber dari Kementerian Luar Negeri.

"Semuanya terhenti. Dan pesanan terakhir dikirim pada bulan November," katanya.

Meski pendukung utama Israel, Inggris bukan pemasok senjata terbesar. London tidak memberi senjata secara langsung, tapi memberi lisensi kepada perusahaan-perusahaan Israel untuk menjual senjata.

Reuters menyebutkan, tahun lalu Inggris memberi izin ekspor untuk menjual setidaknya 42 juta poundsterling (Rp844,5 miliar) peralatan pertahanan. Lisensi termasuk amunisi, kendaraan udara nirawak, amunisi senjata ringan dan komponen untuk pesawat terbang, helikopter dan senapan serbu.

Beberapa oposisi sayap kiri telah meminta Inggris untuk mencabut izin ekspor dalam menghadapi lonjakan angka kematian warga sipil di Gaza.

Kanada juga tercatat sebagai salah satu pemasok senjata ke Israel. Negara ini mengatakan tidak mengirim sistem persenjataan lengkap.

Dilansir Al Jazeera, perusahaan-perusahaan pertahanan Kanada mengekspor lebih dari 84 juta dolar AS (Rp1,3 triliun) barang-barang militer.

Namun pada Februari lalu, Kanada menghentikan semua pengirimannya ke Israel.

"(Penghentian) ini adalah hal yang nyata," kata Menteri Luar Negeri Melanie Joly.

Belanda adalah negara lain yang jadi pemasok senjata Israel. Negara ini terutama mengirim suku cadang jet F-35. Belanda adalah rumah bagi salah satu dari tiga gudang regional F-35 Eropa.

Tapi pada Februari, dilansir Euro News, pengadilan memutuskan agar menghentikan ekspor tersebut mengingat risiko penggunaan sehubungan dengan pelanggaran hukum kemanusiaan.

"Tidak dapat disangkal bahwa terdapat risiko yang jelas bahwa suku cadang F-35 yang diekspor digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional," kata Hakim Bas Boele.