Data Pembelot Korut Bocor, Korsel Pulangkan Staf Diplomat dari Ukraina

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Park Doo-soon, menjelaskan bahwa pihaknya sudah berupaya membicarakan masalah ini secara langsung, tetapi pemerintah Ukraina belum memberikan tanggapan yang memadai.

"Langkah ini kami ambil untuk membantu penyelesaian masalah secara damai dan membangun kembali rasa saling percaya di antara kedua negara," ujar Park Doo-soon, dilansir ABC News.

Meskipun mengurangi jumlah pegawai, kantor perwakilan Korea Selatan di Kiev dipastikan tidak tutup. Seorang pejabat diplomatik sementara dan tim pelayanan warga tetap bertugas untuk menjaga komunikasi antarnegara serta melindungi warga negara Korea Selatan yang berada di Ukraina.

Masalah ini bermula ketika militer Ukraina menangkap dua prajurit Korea Utara di wilayah Kursk, Rusia, yang kemudian memutuskan untuk membelot ke Korea Selatan. Berdasarkan undang-undang, Korea Selatan wajib menerima permohonan suaka tersebut karena menganggap semua warga di Semenanjung Korea sebagai bagian dari rakyatnya.

Kedua negara awalnya sepakat untuk merahasiakan peristiwa ini selamanya demi melindungi keluarga para prajurit tersebut di Pyongyang dari aksi balas dendam. Namun, Presiden Volodymyr Zelensky membeberkan pemindahan tawanan itu dalam Sidang Majelis Umum PBB sebagai bukti adanya persekutuan militer antara Moskow dan Pyongyang. Tindakan sepihak ini memicu kemarahan Seoul hingga memanggil pulang Duta Besar Park Hee-chan pada awal Oktober 2026, sebuah bentuk protes diplomatik terkeras Korea Selatan dalam 18 tahun terakhir.

Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Hyun, mengungkapkan bahwa surat resmi dari Menteri Luar Negeri Ukraina, Andrii Sybiha, belum memuat permohonan maaf yang pantas. Oleh karena itu, Seoul menuntut penjelasan resmi dan permintaan maaf yang tulus sebelum mengembalikan tingkat hubungan kerja sama diplomatik seperti semula.

Sebaliknya, pihak Ukraina beranggapan bahwa sengketa ini hanya timbul akibat perbedaan penafsiran aturan dokumen rahasia dan menilai persoalan tersebut telah tuntas.

"Ukraina telah mematuhi aturan Konvensi Jenewa dan menghormati hukum Korea Selatan, sehingga urusan pemindahan ini sudah selesai," kata Andrii Sybiha.

Perselisihan ini berisiko mengganggu kerja sama bidang pertahanan dan pertukaran informasi rahasia mengenai persenjataan serta pergerakan militer Korea Utara di kawasan Eropa Timur. Pemerintah Korea Selatan menegaskan bahwa kepentingan politik tidak boleh mengorbankan keselamatan dan perlindungan kemanusiaan bagi para pembelot.