Jakarta, IDN Times - Wali Kota Primorsky Krai, Rustyam Abushayev mengungkapkan bahwa dirinya terjun ke medan perang untuk membela Rusia. Padahal, ia diketahui sebagai buronan di Rusia terkait dugaan kasus korupsi dan menjalankan bisnis ilegal.
Menurut sejumlah pakar menyebut bahwa Rusia terus merekrut narapidana untuk ikut berperang di Ukraina. Selain itu, Kremlin juga melakukan rekrutmen kepada orang yang menunggu putusan hukum atas kasus kriminal di Rusia.
Abushayev diketahui berada di medan tempur setelah mengunggah video dalam akun Telegram-nya. Wali kota tersebut mengakui bahwa ia memang memutuskan ikut dalam peperangan di Ukraina untuk membela Rusia.
"Saya memutuskan ikut di medan tempur sejak beberapa waktu yang lalu. Namun, saya merasa terdesak untuk memberikan selamat kepada keluarga-keluarga tentara yang tewas menjelang Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret," papar Abushayev pada Senin (17/4/2023), dikutip The Moscow Times.
"Saya paham bahwa saya memang harus ikut tanpa menunda untuk melindungi kepentingan Tanah Air kita," sambungnya.
Dilaporkan Novaya Gazeta, Abushayev ditangkap sejak Maret atas kasus korupsi soal kecurangan pengambilan tanah di pinggiran Vladivostok. Selain itu, ia juga dituding terlibat dalam operasional bisnis ilegal.
Sesuai dalam investigasi, Abushayev dan dua orang lainnya memiliki kepentingan untuk merubah kepemilikan tanah milik veteran dengan pemilik fiksi di De-Friz dan Klucheyov antara Juni 2019 sampai Juli 2020. Luas tanah tersebut diketahui mencapai lebih dari 3 hektare.
Kejaksaan Agung Rusia memperkirakan bahwa harga pasaran tanah tersebut mencapai 54 juta ruble (Rp9,8 miliar). Tanah tersebut diserahkan kepada pihak ketiga dan dibagi menjadi 22 petak.
Pekan lalu, Rusia berencana menerapkan surat elektronik untuk kepentingan pemanggilan peserta mobilisasi militer. Penerapan ini merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah Rusia untuk memperketat proses rekrutmen.
Kebijakan ini rencananya berguna untuk mendorong sistem yang sempurna dalam memperkuat pasukan tempurnya di Ukraina. Meskipun, pemerintah Rusia belum mendeklarasikan rencana penambahan orang yang terkena dimobilisasi, dikutip Reuters.
Selain itu, kebijakan ini akan menyulitkan para wajib militer yang hendak melarikan diri dan membuat pemerintah memiliki sistem yang terstruktur dan menyelenggarakan mobilisasi ke depannya.
Berdasarkan rencana aturan baru tersebut, Rusia akan menggelar kampanye wajib militer dalam dua tahun sekali untuk laki-laki berusia 18-27 tahun.