Jakarta, IDN Times - Burkina Faso memerintahkan tiga diplomat Prancis sudah harus pergi dari wilayahnya pada Kamis (18/4/2024). Para diplomat itu adalah Gwenaelle Habouzit, Herve Fournier, dan Guillaume Reisacher, mereka diusir karena dituduh melakukan kegiatan subversif.
Hubungan dengan Prancis telah memburuk sejak militer mengambilalih pemerintahan. Negara itu telah mengusir pasukan Prancis dan lebih memilih menjalin kerja sama dengan Rusia.
Dilansir BBC, dalam sebuah surat tertanggal 16 April, junta memberi waktu 48 jam kepada para diplomat untuk pergi setelah menyatakan mereka persona non grata. Pihak Burkina Faso tidak memberikan rincian mengenai dugaan kegiatan subversif mereka, tapi laporan mengatakan para diplomat tersebut bertemu dengan anggota masyarakat sipil.
Dalam tanggapannya, Kementerian Luar Negeri Perancis mengatakan pengusiran tersebut merupakan tuduhan “tidak berdasar” yang ditujukan terhadap staf kedutaan besarnya.
"Tidak ada dasar yang sah atas keputusan pemerintah Burkina Faso. Kami hanya bisa menyesalinya," kata Christophe Lemoine, juru bicara kementerian itu.
Pemerintah militer sebelumnya juga telah mengusir duta besar Prancis.
Dilansir Al Jazeera, sejak berkuasa melalui kudeta pada September 2022, pemerintahan militer Burkina Faso telah menarik diri dari Prancis, bekas kekuasaan kolonialnya. Junta telah mengusir pasukan Prancis, membekukan beberapa media Prancis, dan berulang kali menuduh pejabat negara Eropa tersebut melakukan spionase.
Pada 1 Desember tahun lalu, pemerintah negara itu menangkap empat pejabat Prancis dengan paspor diplomatik di ibu kota, Ouagadougou, mereka dituduh melakukan kegiatan mata-mata. Prancis mengklaim empat warganya merupakan pekerja staf pendukung teknologi informasi, mereka saat ini berada dalam tahanan rumah.
Setahun sebelumnya, dua warga negara Prancis, yang bekerja di perusahaan Burkina Faso juga diusir, dengan tuduhan melakukan spionase.
Ketika hubungan dengan Perancis memburuk, Burkina Faso semakin beralih ke Rusia. Pada Desember tahun lalu, Rusia membuka kembali kedutaan besarnya setelah ditutup lebih dari 30 tahun yang lalu.
Rusia juga membantu negara di Afrika Barat itu memperkuat kemampuan militernya untuk melawan kelompok pemberontak. Kerja sama untuk melawan pemberontak juga dilakukan dengan tetangga Mali dan Niger.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan junta semakin tidak toleran terhadap perbedaan pendapat, bahkan menghukum para pengkritiknya dengan memaksa mereka untuk pergi ke garis depan dalam pertempuran melawan para pemberontak.