DK PBB Adopsi Resolusi soal Myanmar, Pertama dalam 74 Tahun

22 Des 2022, 07:17 WIB

Ilustrasi rapat Dewan Keamanan PBB (twitter.com/louis charbonneau)

Jakarta, IDN Times - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) akhirnya mengadopsi resolusi pertamanya soal Myanmar, dalam 74 tahun terakhir.

Resolusi ini menuntut agar Myanmar mengakhiri kekerasan dan mendesak junta militer untuk membebaskan semua tahanan politik, termasuk pemimpin de facto yang digulingkan, Aung San Suu Kyi.

Hampir dua tahun sudah Myanmar berada dalam belenggu krisis politik sejak kudeta yang dijalankan junta militer pada 1 Februari 2021 lalu. Tak hanya itu, junta juga mengeksekusi para aktivis pro demokrasi yang sebelumnya sudah ditahan.

1. China, Rusia dan India abstain

Dilansir dari Channel News Asia, Kamis (22/12/2022), dalam resolusi ini sudah bisa dipastikan bahwa China dan Rusia abstain dalam memberikan suara, begitu juga dengan India.

Sementara, tiga anggota tetap dan 9 anggota tidak tetap DK PBB lainnya memberikan suara Yes atau setuju.

“China masih memiliki kekhawatiran. Tidak ada solusi cepat untuk masalah ini. Apakah itu dapat diselesaikan dengan benar atau tidka, tergantung pada Myanmar sendiri,” kata Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun.

2. Rusia menilai situasi di Myanmar bukan ancaman

Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk PBB Vassilu Nebenzia mengatakan Moskow tidak memandang situasi di Myanmar sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional dan percaya bahwa hal tersebut tidak boleh ditangani oleh DK PBB.

Sampai saat ini memang DK PBB hanya menyetujui pernyataan resmi tentang Myanmar, di mana junta militer juga dituding melakukan genosida pada 2017 silam terhadap Muslim Rohingya. Namun, Myanmar membantah melakukan genosida.

3. Negosiasi awal dan rancangan resolusi

Pihak oposisi Myanmar merasa kehilangan kepercayaan kepada ASEAN dalam mengatasi masalah krisis di Myanmar. (Twitter.com/kzy_linn)

Negosiasi dan rancangan resolusi DK PBB ini ternyata sudah dimulai sejak September 2022. Teks awal menyebutkan bahwa DK PBB mendesak diakhirinya transfer senjata ke Myanmar dan mengancam akan menjatuhkan sanksi. Tapi, kalimat itu akhirnya dihapus.

Resolusi yang diadopsi mengungkapkan keprihatinan yang mendalam pada kondisi darurat di Myanmar yang terus berlanjut dan berdampak kepada rakyat Myanmar.

Resolusi ini juga mendesak tindakan konkret dan segera untuk mengimplementasikan Lima Poin Konsensus di bawah ASEAN dan mendepankan proses demokrasi di Myanmar.