DPR AS Loloskan Resolusi untuk Batasi Kewenangan Perang Trump di Iran

Resolusi tersebut mendesak Trump untuk segera menarik pasukan AS dari konflik dengan Iran. Pengecualian hanya berlaku jika Kongres secara resmi mendeklarasikan perang atau memberikan otorisasi penggunaan kekuatan militer.

Langkah ini didasarkan pada Konstitusi AS yang memberikan wewenang kepada Kongres untuk menyatakan perang. Selain itu, Undang-Undang Kekuatan Perang 1973 juga mengatur batasan ketat kepada presiden terkait pengerahan militer.

Berdasarkan regulasi tersebut, presiden diwajibkan mendapatkan persetujuan Kongres dalam waktu 60 hari setelah operasi diluncurkan. Kubu Demokrat menilai Trump telah melanggar hukum karena tidak meminta izin tersebut meski perang telah berjalan berbulan-bulan.

"Kongres yang memegang kekuasaan untuk mendeklarasikan perang, bukan cabang eksekutif," kata anggota DPR AS Shontel Brown, dilansir Al Jazeera.

Meskipun berhasil lolos di DPR, resolusi ini sebagian besar hanya bersifat simbolis untuk menunjukkan penolakan politik. Aturan tersebut kemungkinan besar akan langsung menghadapi veto dari presiden jika nantinya berhasil melewati persetujuan Senat AS.

Pemungutan suara ini merupakan upaya keempat yang dilakukan oleh DPR pada tahun ini untuk membatasi aksi militer Trump. Pada percobaan sebelumnya, upaya tersebut gagal disahkan karena pemungutan suara berakhir seri dengan hasil 212-212.

Keberhasilan kali ini dianggap sebagai titik balik penting bagi politikus Demokrat untuk mengambil kembali peran konstitusional mereka. Mereka menilai perlawanan terhadap resolusi ini sebelumnya hanyalah bentuk dukungan buta dari rekan-rekan Republik kepada sang presiden.

"Kewenangan itu telah berakhir dan dukungan saya terhadap resolusi malam ini sejalan dengan keyakinan saya bahwa sudah saatnya Kongres memutuskan ruang lingkup misi dan batasan yang tepat atas penggunaan kekuatan di Iran," ujar anggota DPR AS dari Partai Republik, Tom Barrett, dilansir Al Jazeera.

Keberhasilan resolusi juga mencerminkan sentimen publik AS yang semakin tidak setuju dengan manuver militer pemerintah. Jajak pendapat terbaru memperlihatkan bahwa 60 persen warga menolak cara Trump menangani konflik di Iran.

Angka penolakan dari kalangan pemilih Partai Republik bahkan ikut melonjak menjadi 22 persen dari sebelumnya yang hanya 15 persen. Mayoritas warga AS kini merasa bahwa eskalasi militer melawan Iran memberikan jauh lebih banyak kerugian daripada manfaat.

Masyarakat mulai merasakan dampak buruk dari perang ini melalui lonjakan harga bahan bakar dan pupuk. Partai Republik mulai merasa khawatir karena kemarahan publik diprediksi akan menghancurkan peluang mereka dalam pemilihan mendatang.

"Pesan dari rakyat Amerika sangat jelas, ini saatnya mengakhiri perang di Iran yang ilegal dan tidak populer ini," tutur perwakilan Demokrat di Komite Urusan Luar Negeri, dilansir The New Arab.