DPR AS Setuju Anggaran Rp1,7 T untuk Misi Militer di Iran

Hasil pemungutan suara DPR AS juga menginstruksikan sejumlah komite agar menyusun rincian undang-undang alokasi dana. Komite Angkatan Bersenjata DPR memperoleh 60 miliar dolar AS (setara Rp1.078 triliun) dan Komite Intelijen DPR menerima 13 miliar dolar AS (setara Rp233,6 triliun) untuk sektor keamanan nasional. Sementara itu, Komite Pertanian DPR mendapatkan 12 miliar dolar AS (setara Rp215,6 triliun) untuk bantuan petani, sedangkan Komite Administrasi DPR memperoleh 10 miliar dolar AS (setara Rp179,7 triliun) guna penyesuaian aturan pemilu.

Di sisi lain, Partai Demokrat menilai anggaran sebesar itu seharusnya diprioritaskan bagi kebutuhan dalam negeri. Agar rancangan dapat melaju di Senat tanpa menghadapi filibuster, Partai Republik menggunakan mekanisme rekonsiliasi anggaran. Melalui prosedur tersebut, dokumen dapat disahkan cukup dengan dukungan mayoritas sederhana.

Rancangan anggaran ini juga memicu penolakan dari sejumlah anggota Partai Republik, terutama faksi konservatif. Mereka menilai rancangan tersebut tak disertai pemotongan anggaran pada sektor lain (offset) untuk menyeimbangkan tambahan belanja. Sejumlah legislator, termasuk anggota independen, juga mendorong pendekatan bipartisan dalam pendanaan perang serta keterlibatan Kongres AS yang lebih besar untuk mengakhiri konflik.

Anggota DPR dari Partai Republik Warren Davidson dari Ohio mengkritik rancangan tersebut karena tak memiliki sumber pendanaan yang jelas.

“Saya pikir masalahnya adalah tidak ada rencana untuk membayarnya. Rencana tanpa offset mati seketika,” kata Anggota DPR dari Partai Republik Warren Davidson dari Ohio, dikutip CBS News.

Rancangan anggaran itu diperkirakan menghadapi hambatan di Senat karena memuat ketentuan UU SAVE America yang mengharuskan bukti kewarganegaraan saat pendaftaran pemilih dan identitas foto ketika memberikan suara. Selain itu, aturan rekonsiliasi juga membatasi dimasukkannya kebijakan di luar urusan anggaran. Pemimpin Mayoritas Senat John Thune belum berkomitmen memproses rancangan tersebut dan memilih memusatkan perhatian pada resolusi pendanaan sementara untuk menghindari government shutdown, dilansir PBS.

Situasi politik di Kongres AS berlangsung bersamaan dengan penolakan publik terhadap strategi Trump di Iran, sementara keterlibatan militer AS masih berjalan tanpa otorisasi resmi Kongres. Kepulangan jenazah empat prajurit yang gugur di Timur Tengah membuat jumlah korban tewas militer AS bertambah menjadi 18 orang. Seluruh paket anggaran itu masih harus melalui pembahasan lanjutan di Senat serta pemungutan suara akhir di kedua kamar.