DPR AS Setuju Anggaran Rp1,7 T untuk Misi Militer di Iran
Jakarta, IDN Times – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) mengesahkan rancangan anggaran senilai 95 miliar dolar AS (setara Rp1.707 triliun) melalui pemungutan suara pada Rabu (22/7/2026). Rancangan yang diusung Partai Republik itu lolos tipis dengan perolehan 216 suara berbanding 214 suara, melansir CBS News. Skema tersebut menjadi langkah utama Partai Republik untuk menjalankan agenda prioritas Presiden AS Donald Trump di tengah kebuntuan pembahasan alokasi dana bersama.
Anggaran itu disiapkan untuk mendanai operasi militer AS di Iran, menyalurkan bantuan bagi petani, serta memasukkan sebagian ketentuan Undang-Undang Save America Voter Eligibility (SAVE) America. Seluruh anggota Partai Demokrat menolak rancangan tersebut, disertai dua anggota Partai Republik dan satu anggota independen yang memilih berbeda.
1. Rancangan anggaran mengarahkan komite menyusun alokasi dana
Hasil pemungutan suara DPR AS juga menginstruksikan sejumlah komite agar menyusun rincian undang-undang alokasi dana. Komite Angkatan Bersenjata DPR memperoleh 60 miliar dolar AS (setara Rp1.078 triliun) dan Komite Intelijen DPR menerima 13 miliar dolar AS (setara Rp233,6 triliun) untuk sektor keamanan nasional. Sementara itu, Komite Pertanian DPR mendapatkan 12 miliar dolar AS (setara Rp215,6 triliun) untuk bantuan petani, sedangkan Komite Administrasi DPR memperoleh 10 miliar dolar AS (setara Rp179,7 triliun) guna penyesuaian aturan pemilu.
Di sisi lain, Partai Demokrat menilai anggaran sebesar itu seharusnya diprioritaskan bagi kebutuhan dalam negeri. Agar rancangan dapat melaju di Senat tanpa menghadapi filibuster, Partai Republik menggunakan mekanisme rekonsiliasi anggaran. Melalui prosedur tersebut, dokumen dapat disahkan cukup dengan dukungan mayoritas sederhana.
2. Faksi konservatif menolak rancangan anggaran
Rancangan anggaran ini juga memicu penolakan dari sejumlah anggota Partai Republik, terutama faksi konservatif. Mereka menilai rancangan tersebut tak disertai pemotongan anggaran pada sektor lain (offset) untuk menyeimbangkan tambahan belanja. Sejumlah legislator, termasuk anggota independen, juga mendorong pendekatan bipartisan dalam pendanaan perang serta keterlibatan Kongres AS yang lebih besar untuk mengakhiri konflik.
Anggota DPR dari Partai Republik Warren Davidson dari Ohio mengkritik rancangan tersebut karena tak memiliki sumber pendanaan yang jelas.
“Saya pikir masalahnya adalah tidak ada rencana untuk membayarnya. Rencana tanpa offset mati seketika,” kata Anggota DPR dari Partai Republik Warren Davidson dari Ohio, dikutip CBS News.
3. Senat AS membahas kelanjutan rancangan anggaran
Rancangan anggaran itu diperkirakan menghadapi hambatan di Senat karena memuat ketentuan UU SAVE America yang mengharuskan bukti kewarganegaraan saat pendaftaran pemilih dan identitas foto ketika memberikan suara. Selain itu, aturan rekonsiliasi juga membatasi dimasukkannya kebijakan di luar urusan anggaran. Pemimpin Mayoritas Senat John Thune belum berkomitmen memproses rancangan tersebut dan memilih memusatkan perhatian pada resolusi pendanaan sementara untuk menghindari government shutdown, dilansir PBS.
Situasi politik di Kongres AS berlangsung bersamaan dengan penolakan publik terhadap strategi Trump di Iran, sementara keterlibatan militer AS masih berjalan tanpa otorisasi resmi Kongres. Kepulangan jenazah empat prajurit yang gugur di Timur Tengah membuat jumlah korban tewas militer AS bertambah menjadi 18 orang. Seluruh paket anggaran itu masih harus melalui pembahasan lanjutan di Senat serta pemungutan suara akhir di kedua kamar.
