Dukung Rekonstruksi, UE Tangguhkan Serangkaian Sanksi Suriah

Ketentuan utama dari keputusan tersebut termasuk penangguhan langkah-langkah sektoral yang mempengaruhi sektor energi dan transportasi. Ini mencakup minyak, gas, listrik, dan infrastruktur transportasi.

Selain itu, lima entitas Suriah, termasuk Bank Industri, Bank Kredit Populer, Bank Tabungan, Bank Koperasi Pertanian, dan Syrian Arab Airlines, telah dihapus dari daftar organisasi yang terkena sanksi UE. Langkah ini juga memfasilitasi transaksi keuangan dengan Bank Sentral Suriah untuk tujuan kemanusiaan dan rekonstruksi.

UE memutuskan untuk memperpanjang pengecualian kemanusiaan tanpa batas waktu, guna memastikan dukungan yang berkelanjutan bagi upaya bantuan. Blok tersebut akan memantau situasi Suriah guna menjamin bahwa penangguhan tetap sesuai.

"Jika semuanya tidak berjalan dengan baik, maka kami juga siap untuk menerapkan kembali sanksi tersebut. Pemerintahan apapun harus bersifat inklusif dan mempertimbangkan semua kelompok berbeda yang ada di Suriah," kata Kaja Kallas, kepala kebijakan luar negeri UE.

Sebagian besar sanksi UE dijatuhkan menyusul tindakan keras Assad terhadap pengunjuk rasa Suriah pada 2011, termasuk pembatasan luas terhadap perdagangan, transaksi keuangan, dan industri utama, seperti energi dan transportasi. Sanksi tersebut menyebabkan runtuhnya hubungan ekonomi UE-Suriah dengan arus perdagangan senilai 396 juta euro (sekitar Rp6,7 triliun) pada 2023.

Human Rights Watch (HRW) memperingatkan bahwa sanksi besar-besaran UE, Amerika Serikat, dan Inggris terhadap Suriah menghambat pemulihan ekonomi negara. Juga, mencegah jutaan warga Suriah mengakses layanan penting, seperti listrik, perawatan, kesehatan, air, dan pendidikan.

"Daripada menggunakan sanksi sektoral yang luas sebagai pengaruh untuk mengalihkan tujuan politik, Barat harus mengakui kerugian langsung yang ditimbulkannya terhadap warga sipil dan mengambil langkah-langkah yang berarti untuk mencabut pembatasan yang menghambat akses terhadap hak-hak dasar," kata Hiba Zayadin, peneliti senior Suriah di HRW.

"Pendekatan parsial berupa pengecualian sementara dan keringanan terbatas tidaklah cukup. Sanksi yang merugikan warga sipil harus segera dicabut, bukan disempurnakan," sambungnya, dikutip dari Euro News.

Tahun lalu, rezim Assad digulingkan oleh kelompok Islam Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Sejak itu, pihaknya menyerukan pencabutan sanksi luas untuk membantu perekonomian negara yang dilanda perang itu.

Selain itu, ada juga seruan untuk menghapus HTS dan pemimpinnya Ahmed al-Sharaa dari daftar teroris internasional. Namun, UE memutuskan untuk mempertahankan daftar tersebut terkait dengan rezim Assad, serta daftar yang berkaitan dengan perdagangan senjata, barang-barang penggunaan ganda, sektor senjata kimia, dan perdagangan obat-obatan terlarang.

Pada November 2024, daftar hitam UE mencakup 318 individu dan 86 entitas. Semuanya tunduk pada pembekuan aset dan larangan bepergian.

Menurut laporan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), lebih dari 90 persen warga Suriah hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, 16,5 juta orang di seluruh Suriah bergantung pada beberapa bentuk bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.