Israel Larang Tentara Suriah Beroperasi di Perbatasan Selatan
Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, tidak akan mengizinkan pasukan militer pemerintah Suriah yang baru beroperasi di wilayah selatan Damaskus. Pernyataan tersebut disampaikan Netanyahu saat menghadiri upacara militer Israel pada Minggu (23/2/2025).
Netanyahu menuntut demiliterisasi penuh wilayah Suriah selatan, khususnya di provinsi Quneitra, Daraa, dan Suwayda. Tuntutan ini menambah ketegangan dengan Suriah yang kini dipimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS) setelah berhasil menggulingkan rezim Presiden Bashar al-Assad pada Desember 2024.
Israel bergerak agresif memanfaatkan kejatuhan Assad dengan memperluas kehadiran militernya. Tel Aviv memperbesar zona penyangga antara Dataran Tinggi Golan yang didudukinya dan wilayah Suriah selatan.
1. Tentara Israel akan terus jaga perbatasan Suriah
Pasukan Israel telah mendirikan sejumlah pos militer di perbatasan Suriah. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan negaranya telah mendirikan dua pos di Gunung Hermon Suriah dan tujuh pos lainnya di zona penyangga.
Netanyahu menyampaikan, pasukan Israel akan mempertahankan posisi mereka di Gunung Hermon dan zona penyangga tersebut dalam jangka waktu tidak terbatas.
"Kami akan mempertahankan kehadiran kami di sana selama diperlukan demi melindungi komunitas kami dan menggagalkan potensi ancaman apapun," ujarnya, dikutip dari Al Jazeera.
Ekspansi Israel dinilai melanggar kesepakatan yang dimediasi PBB pada 1974. Saat itu, Israel dan Suriah menandatangani perjanjian gencatan senjata yang menetapkan Dataran Tinggi Golan sebagai zona demiliterisasi. Israel kini menduduki sekitar dua pertiga wilayah strategis itu, sementara PBB mengawasi zona penyangga seluas 400 kilometer persegi.
2. Suriah tuntut penarikan pasukan Israel
Pemimpin baru Suriah, Ahmer al-Sharaa, berkomitmen menghormati perjanjian gencatan senjata 1974 dengan Israel. Al-Sharaa menuntut Israel menarik pasukannya dari wilayah Suriah.
Uni Eropa diperkirakan akan memberikan tekanan pada Israel agar mundur dari wilayah tersebut. Namun, Presiden AS Donald Trump justru memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran militer Israel di sana, dikutip dari Jerussalem Post.
Setelah kejatuhan Assad, militer Israel juga melancarkan ratusan serangan udara ke aset-aset militer Suriah. Israel mengklaim serangannya bertujuan mengeliminasi aset militer Iran di wilayah tersebut, meski Teheran membantah kehadiran pasukannya di Suriah.
Negara-negara Barat masih mengamati langkah politik al-Sharaa setelah berkuasa. Latar belakangnya sebagai mantan anggota Al-Qaeda membuat beberapa pihak ragu apakah al-Sharaa akan lebih kooperatif.
3. Komunitas Druze terdampak ekspansi Israel
Netanyahu juga menjanjikan perlindungan bagi komunitas Druze di Suriah selatan. Druze merupakan minoritas agama yang tersebar di beberapa negara di kawasan tersebut, termasuk Israel dan Suriah.
Banyak warga Druze di Suriah menentang ekspansi Israel ke wilayah barat daya negara mereka. Ribuan anggota komunitas tersebut yang tinggal di Dataran Tinggi Golan menolak tawaran kewarganegaraan Israel meski wilayah itu telah diduduki.
Kondisi ini berbeda dengan komunitas Druze di Israel yang mayoritas mendukung negara Yahudi tersebut. Kaum pria Druze Israel bahkan diwajibkan mengikuti wajib militer.
Sejauh ini, pemerintah baru Suriah mengindikasikan tidak berminat berperang dengan Israel. Al-Sharaa terus berupaya meredakan ketegangan setelah mengambil alih kekuasaan dan berjanji membentuk pemerintahan yang inklusif untuk minoritas.
