PM Inggris Keir Starmer dan Presiden AS Donald Trump (The White House, Public domain, via Wikimedia Commons)
Selama menjabat di Downing Street, Starmer harus menghadapi dinamika kebijakan luar negeri AS yang sulit ditebak. Ia awalnya menerapkan pendekatan damai dan sempat menuai pujian atas kemampuannya membangun hubungan positif dengan Trump pada bulan-bulan awal kepemimpinannya. Keduanya bahkan sepakat untuk tetap menjalin komunikasi saat Starmer bersiap meninggalkan jabatannya pada Juli lalu.
Namun, hubungan kedua pemimpin tersebut memburuk menjelang akhir masa jabatan Starmer akibat sejumlah perbedaan sikap terkait isu geopolitik. Keretakan dipicu oleh penolakan Starmer untuk melibatkan Inggris secara langsung dalam perang di Iran serta keengganannya mengizinkan penggunaan pangkalan militer Inggris untuk serangan awal AS dan Israel ke negara tersebut. Situasi itu membuat Trump mengejek Starmer tidak seperti Winston Churchill, ditambah adanya ketegangan akibat ancaman Trump yang ingin mencaplok Greenland.
Setelah meletakkan jabatan PM, Starmer mengisyaratkan keinginannya untuk fokus pada urusan internasional dan dikabarkan mengincar posisi Sekretaris Jenderal NATO. Di sisi lain, pandangannya soal penguatan relasi dengan Eropa sejalan dengan langkah politik penerusnya, PM Andy Burnham. Burnham menyatakan niatnya mengambil langkah lebih berani untuk mempererat hubungan dengan UE demi menjamin keamanan militer dan ekonomi.
Burnham dijadwalkan menghadiri KTT Uni Eropa-Inggris pada bulan depan untuk membahas kesepakatan baru terkait standar pangan, energi, dan mobilitas pemuda. Ia juga menginginkan adanya debat publik mengenai cara membawa Inggris lebih dekat dengan blok tersebut setelah pemilihan umum mendatang. Sementara itu, Menteri Pertahanan Inggris, Wes Streeting, dalam pertemuan menteri pertahanan Eropa di Paris pekan ini menegaskan bahwa mereka tetap bersatu mendukung Ukraina menghadapi agresi Rusia.