Erdogan Serukan Reformasi PBB, Kritik Hak Veto 5 Negara

24 Sep 2026, 03:04 WIB2 min read

Sanggar Sukma Sijati

News

Channel

Add Us on Google

Erdogan Serukan Reformasi PBB, Kritik Hak Veto 5 Negara

Bendera Turki (unsplash.com/Imad Alassiry)

Intinya Sih

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan reformasi menyeluruh PBB karena menilai organisasi itu kini tidak efektif menjalankan mandat menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
Erdogan mengkritik hak veto Amerika Serikat, Rusia, China, Prancis, dan Inggris, karena keputusan lebih dari 190 negara bergantung pada lima anggota tetap DK PBB.
Rusia mendukung penambahan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, tetapi menolak penghapusan hak veto yang dinilai Kremlin penting bagi struktur organisasi tersebut.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menyerukan reformasi menyeluruh terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York, pada Selasa (22/9/2026). Erdogan menilai PBB tidak lagi mampu menjalankan tugasnya secara efektif dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Ia secara khusus menyoroti struktur Dewan Keamanan (DK) PBB yang memberikan hak veto kepada lima anggota tetap. Menurut Erdogan, sistem tersebut perlu diubah agar lebih mencerminkan keterwakilan negara-negara anggota PBB.

1. Erdogan nilai PBB tidak mampu menjaga perdamaian

Erdogan mengatakan PBB yang didirikan 81 tahun lalu untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional kini tidak mampu menjalankan mandat tersebut. Ia menilai kondisi itu menunjukkan perlunya perubahan terhadap mekanisme pengambilan keputusan di dalam organisasi internasional tersebut.

Menurut Erdogan, keputusan yang menyangkut lebih dari 190 negara tidak semestinya bergantung pada kehendak lima negara anggota tetap DK PBB. Lima negara tersebut adalah Amerika Serikat, Rusia, China, Prancis, dan Inggris, yang masing-masing memiliki hak veto.

"PBB yang didirikan 81 tahun lalu untuk memelihara perdamaian dan keamanan, kini menjadi tidak mampu memenuhi misinya, atau lebih tepatnya dibuat tidak mampu," ujar Erdogan, dilansir Arab News.

Ia juga menyerukan perubahan struktur DK PBB agar lebih inklusif dan dapat meningkatkan kepercayaan negara-negara anggota terhadap lembaga tersebut.

2. Hak veto lima anggota tetap menjadi sorotan

Erdogan menilai sistem yang membuat keputusan lebih dari 190 negara bergantung pada lima anggota tetap DK PBB tidak mencerminkan prinsip keterwakilan yang diharapkan. Ia telah berulang kali mengusulkan perubahan terhadap struktur tersebut melalui gagasan bahwa dunia tidak semestinya hanya ditentukan oleh lima negara.

"Lihatlah, suatu sistem di mana kehendak lebih dari 190 negara bergantung pada kehendak lima negara tidaklah adil dan tidak mampu sepenuhnya membangun kepercayaan," kata Erdogan dalam pidatonya.

3. Usulan reformasi mendapat tanggapan berbeda

Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan Rusia mendukung perluasan jumlah anggota tetap DK PBB. Namun, Rusia tidak mendukung penghapusan hak veto yang sebelumnya diserukan Erdogan.

"Kami percaya bahwa institusi anggota tetap Dewan Keamanan, serta hak veto, merupakan elemen yang sangat penting dari keseluruhan struktur PBB," kata Peskov.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.