Netanyahu adalah Hambatan Utama bagi Perdamaian Timur Tengah
twitter.com/Reuters
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemimpin Partai Buruh Israel, Merav Michaeli, mengatakan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu merupakan hambatan utama bagi terciptanya perdamaian di Timur Tengah.
Ia juga menuduh orang nomor satu di Israel itu telah mencuci otak masyarakat lewat jaringan propaganda sayap kanannya, dan membuat kesepakatan dengan Palestina menjadi sangat sulit.
Meski begitu, mantan menteri transportasi tersebut masih berpegang teguh pada harapan bahwa negaranya dapat membangun masa depan yang lebih baik.
"Dia jelas merupakan hambatan utama bagi perdamaian, dan dia jelas telah menghalangi perdamaian atau solusi politik apa pun selama bertahun-tahun berpolitik. Tetapi bukan berarti hal itu tidak bisa diubah," kata Michaeli dalam wawancara dengan The National.
1. Pandangan sayap kanan meningkat di kalangan pemuda Yahudi
Politikus Israel tersebut melancarkan serangan pedas terhadap rekam jejak Netanyahu di kancah politik, dengan mengatakan bahwa ia telah mencegah terjadinya sesuatu yang positif di wilayah tersebut dengan orang-orang Palestina.
“Salah satu alasan memburu Hamas adalah untuk memastikan tidak ada perdamaian karena hal itu berarti terbentuknya negara Palestina, yang merupakan hal yang sangat dilarang baginya," ujar Michaeli.
Partai Buruh Israel sendiri diketahui selalu mendukung proses perdamaian Israel-Palestina.
Namun, ideologi sayap kanan dikhawatirkan telah berkembang secara signifikan di Israel, khususnya di kalangan pemuda Yahudi, bahkan sebelum meletusnya perang di Gaza.
"Netanyahu telah membangun industri propaganda yang sangat besar, di mana ia mencuci otak masyarakat Israel dengan narasi yang mengatakan bahwa sayap kanan baik untuk orang Yahudi dan sayap kiri baik untuk orang Arab," ungkap anggota parlemen itu.
Berhubung semua pemuda Yahudi harus mengikuti wajib militer, hal ini membuat mereka terpapar dengan Hamas atau Hizbullah. Situasi ini pada akhirnya memupuk pandangan sayap kanan mereka.
Baca Juga: Menlu Retno Angkat Isu Gaza dan Kekejaman Israel di G20
2. Solusi dua negara adalah hal yang mungkin terjadi
Editor’s picks
Dengan semakin besarnya rasa curiga antara warga Yahudi Israel dan Palestina pasca-serangan Hamas, jalan menuju perdamaian tampaknya sulit untuk diwujudkan. Namun, Michaeli tidak kehilangan harapan.
“Lihatlah Jerman dan Prancis dan ingat di mana mereka berada 75 tahun yang lalu, setelah konflik berdarah dan mengerikan selama bertahun-tahun, tidak terbayangkan bahwa keadaan akan berbeda,” ujarnya.
Menurutnya, dibutukan keyakinan dan keberanian selain juga pendanaan internasional yang besar untuk mewujudkan perdamaian. Ia mengatakan bahwa solusi dua negara adalah kemungkinan nyata yang dapat diterapkan secara sepihak.
Meskipun masyarakat Israel fokus pada 1.200 kematian akibat serangan 7 Oktober, dan hanya sedikit pengakuan terhadap lebih dari 29 ribu warga Palestina yang tewas dalam serangan Israel, Michaeli menegaskan bahwa tingkat penderitaan di Gaza tidak dapat diabaikan.
"Namun ketika masyarakat menderita sesuatu yang sangat mengerikan seperti serangan Hamas, hal ini membuat Anda mati rasa terhadap rasa sakit hati orang lain, Anda begitu tenggelam dalam kehilangan dan rasa sakit hati Anda," tambahnya.
Dia juga mengkritik Hamas karena membuat keputusan strategis dengan melakukan teror, alih-alih membangun masyarakat.
3. Parlemen Israel dukung penolakan Netanyahu terhadap pengakuan sepihak atas negara Palestina
Dilansir Reuters, anggota parlemen Israel pada Rabu mendukung (21/2/2024) penolakan Netanyahu terhadap pengakuan sepihak atas negara Palestina. Hal ini terjadi di tengah meningkatnya seruan internasional untuk menghidupkan kembali perundingan kenegaraan Palestina.
Juru bicara Knesset mengatakan, deklarasi simbolis tersebut juga mendapat dukungan dari anggota oposisi, dengan 99 dari 120 anggota parlemen memberikan suara mendukung.
Israel berpandangan bahwa setiap kesepakatan permanen dengan Palestina harus dicapai melalui perundingan langsung antara kedua belah pihak, dan bukan melalui perintah internasional.
“Knesset bersatu dalam mayoritas menentang upaya untuk memaksakan pembentukan negara Palestina, yang tidak hanya gagal membawa perdamaian tetapi juga membahayakan negara Israel,” kata Netanyahu.
Pemungutan suara tersebut menuai kecaman dari Kementerian Luar Negeri Palestina. Pihaknya menuduh Israel menyandera hak rakyat Palestina dengan melakukan pendudukan paksa terhadap wilayah yang menjadi tujuan warga Palestina untuk mendirikan negara.
“Kementerian menegaskan kembali bahwa keanggotaan penuh Negara Palestina di PBB dan pengakuannya oleh negara lain tidak memerlukan izin dari Netanyahu,” kata kementerian.
Baca Juga: Malaysia Mau Dorong Palestina Jadi Anggota Tetap PBB
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
