PBB: Kondisi HAM di Rusia Memburuk sejak Invasi ke Ukraina
bendera Rusia (pexels.com/Сергей Велов)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Seorang pakar PBB mengatakan situasi hak asasi manusia di Rusia memburuk secara signifikan sejak negara itu menginvasi Ukraina pada Februari 2022. Ia juga menyebut perang itu sebagai tindakan keras sistematis terhadap masyarakat sipil dan menyerukan ganti rugi.
Dalam laporan yang dibuat oleh Pelapor Khusus PBB, Mariana Katzarova, pihak berwenang Rusia dituding telah melakukan penangkapan massal terhadap para pengkritik perang. Mereka yang ditahan disebut berisiko meninggal akibat penyiksaan dan perlakuan buruk secara terus-menerus.
“(Pakar) telah mendokumentasikan pembatasan legislatif baru-baru ini yang digunakan untuk memberangus masyarakat sipil dan menghukum aktivis hak asasi manusia dan pihak lain karena sikap anti-perang mereka,” demikian kesimpulan laporan yang dirilis pada Senin (18/9/2023) tersebut, dikutip Reuters.
“Penegakan undang-undang dan peraturan yang sering disertai kekerasan telah mengakibatkan tindakan keras sistematis terhadap organisasi masyarakat sipil yang telah menutup ruang sipil dan media independen."
Baca Juga: Cabut dari AS, Menlu China Kunjungi Rusia Bahas Strategi Keamanan
1. Rusia sebelumnya menepis tuduhan terhadap situasi HAM di dalam negeri
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan dia tidak bisa berkomentar untuk saat ini, lantaran belum melihat laporan tersebut.
Namun, Moskow sebelumnya menyebut kritik terhadap situasi HAM di dalam negeri tersebut tidak berdasar. Pihaknya juga membantah menargetkan warga sipil di Ukraina, dengan mengatakan bahwa mereka melakukan operasi khusus untuk menghancurkan infrastruktur militer.
Baca Juga: Belarusia Tawarkan Proposal Trilateral dengan Rusia dan Korut
2. Rusia dilaporkan tidak mau bekerja sama dalam penyelidikan HAM di negaranya
Sejak invasi Rusia ke Ukraina, Moskow telah mengeluarkan undang-undang yang lebih kuat untuk menghukum mereka yang berbeda pendapat dan dianggap pengkhianat.
Dalam laporan itu, Katzarova juga merujuk pada upaya Rusia untuk menghalangi mandatnya. Ia mengatakan bahwa tindakan tersebut menunjukkan kurangnya kemauan politik untuk menegakkan kewajiban hak asasi manusia.
Moskow sebelumnya mengatakan pihaknya tidak akan bekerja sama dalam penyelidikan tersebut.
3. Laporan itu akan didiskusikan pada sesi rapat Dewan Hak Asasi Manusia pekan ini
Ini adalah pertama kalinya Dewan Hak Asasi Manusia (HRC) PBB yang berusia 16 tahun diberi mandat untuk memeriksa rekam jejak salah satu anggota tetap di Dewan Keamanan.
Perdebatan mengenai temuan laporan ini diperkirakan akan terjadi saat sesi HRC yang sedang berlangsung di Jenewa pada Kamis (21/9/2023). Negara-negara Uni Eropa (UE) akan mengupayakan pembaruan mandat Katzarova.
Lebih dari selusin organisasi nonpemerintah juga telah menulis surat kepada diplomat di Jenewa untuk meminta mereka mendukung pembaruan tersebut.
Baca Juga: AS: Senjata Korut untuk Rusia Kemungkinan Gak Ngefek di Perang Ukraina
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
