Finlandia Desak Uni Eropa Setop Terbitkan Visa Turis untuk Rusia

Pemerintah Finlandia menilai kunjungan wisata warga Rusia ke Eropa bertentangan dengan rasa keadilan bagi rakyat Ukraina. Perjalanan liburan dinilai tidak tepat di tengah serangan militer yang masih dihadapi warga sipil Ukraina. Pembatasan ini pun dipandang sebagai bentuk solidaritas terhadap kedaulatan Ukraina.

"Perang Rusia terhadap Ukraina telah memasuki tahun kelima. Tidak pantas jika warga Rusia bebas bepergian ke Eropa, sementara negara mereka terus mengebom permukiman warga Ukraina," tegas Menteri Luar Negeri Finlandia, Elina Valtonen, dilansir The Kyiv Independent.

Sikap Finlandia ini menuntut adanya konsekuensi langsung bagi masyarakat Rusia. Larangan berwisata tersebut juga diharapkan dapat memberi tekanan agar warga Rusia menyadari dampak nyata dari perang yang sedang berlangsung.

Kementerian Luar Negeri Finlandia meminta Komisi Eropa untuk memperketat panduan visa secara menyeluruh. Pemerintah Finlandia mengusulkan perubahan hukum yang mengikat agar larangan visa turis dapat berlaku di seluruh negara anggota, sekaligus menghapus perbedaan aturan di kawasan perbatasan Schengen.

"Selama Rusia masih melanjutkan invasinya, warga negara Rusia seharusnya tidak diberikan visa turis," kata Elina Valtonen.

Finlandia sendiri telah menghentikan penerbitan visa non-esensial bagi warga Rusia sejak 2022 demi menjaga keamanan perbatasan. Kebijakan tersebut kini diupayakan agar menjadi aturan bersama di tingkat regional melalui surat usulan kepada pihak eksekutif Uni Eropa.

Inisiatif pembatasan ini tidak hanya menyasar wisatawan umum, tetapi juga kalangan elite dan figur publik Rusia. Rancangan aturan tersebut mencakup penolakan visa bagi orang-orang di lingkaran dekat Presiden Vladimir Putin, pembatasan bagi atlet yang berafiliasi dengan negara, serta larangan izin masuk bagi mantan kombatan.

Pembatasan ini dinilai makin mendesak karena negara-negara di kawasan Schengen masih menerbitkan hampir 500 ribu visa turis bagi warga Rusia sepanjang 2025. Tingginya angka tersebut dipandang sebagai celah dalam penerapan sanksi yang perlu segera diperbaiki oleh otoritas perbatasan Eropa.