Gabung BRICS dan OECD, Menlu Sugiono Jelaskan Peran Multilateral RI

30 Nov 2024, 14:52 WIB

Sonya Michaella

Menteri Luar Negeri RI Sugiono. (IDN Times/Sonya Michaella)

Intinya sih...

Indonesia bergabung dengan BRICS dan OECD untuk mendukung kepentingan nasional, memajukan kesejahteraan, dan berpartisipasi aktif di semua forum.
Bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif, sejalan dengan program kerja Kabinet Merah Putih terkait ketahanan pangan, energi, dan pemajuan sumber daya manusia.
Indonesia ingin mengangkat kepentingan bersama negara-negara berkembang atau Global South melalui BRICS, sementara juga bergerak cepat dalam upaya menjadi anggota penuh OECD dengan peluncuran Portal Aksesi OECD.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyatakan bahwa keberadaan dan peran Indonesia di sejumlah grup atau organisasi multilateral sangat sejalan dengan kepentingan nasional negara.

“Kita itu kan satu… punya national interest, yang paling penting adalah tentu saja melindungi, menjaga Tanah Air, bangsa Indonesia. Lalu yang berikutnya adalah memajukan kesejahteraan, jadi grouping multilateral seperti BRICS, OECD ini kita harapkan bisa menjadi satu yang akan membantu kita untuk mewujudkan cita-cita kita,” kata Sugiono, kepada awak media usai menghadiri Conference on Indonesian Foreign Policy 2024 di Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

“Untuk itu, kerja sama dan kolaborasi dengan semua negara dengan semua kelompok ini harus kita lakukan,” ucap dia.

1. Indonesia mulai proses keanggotaan BRICS

Menteri Luar Negeri, Sugiono ketika mewakili Presiden Prabowo Subianto hadir di KTT Brics, Kazan, Rusia. (www.instagram.com/@sugiono_56)

Dalam kunjungan perdana Sugiono ke Rusia, sehari setelah dirinya dilantik menjadi menlu, Sugiono menyatakan Indonesia langsung memulai proses keanggotaan BRICS.

Bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum,” kata Sugiono, dalam keterangannya, akhir Oktober 2024 lalu.

“Kita juga melihat prioritas BRICS selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih, antara lain terkait ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan maupun pemajuan sumber daya manusia,” ucap dia.

2. Angkat kepentingan negara berkembang

Pertemuan BRICS di Kazan, Rusia. (Instagram.com/sugiono_56)

Sugiono menambahkan bahwa lewat BRICS, Indonesia ingin mengangkat kepentingan bersama negara-negara berkembang atau Global South.

“Kita lihat BRICS dapat menjadi kendaraan yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama Global South,” lanjut dia.

Meski demikian, Indonesia juga bakal terus melanjutkan keterlibatannya di forum-forum lain, sekaligus juga terus melanjutkan diskusi dengan negara maju.

3. Indonesia gabung OECD juga

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, dalam Rakor Tim Nasional OECD & Peluncuran Portal Aksesi OECD di Jakarta, Kamis (3/10). (dok. Kementerian PANRB)

Pemerintah terus bergerak cepat dalam upaya Indonesia menjadi anggota penuh OECD. Dalam mempersiapkan keanggotaan tersebut, pemerintah meluncurkan Portal Aksesi OECD sebagai platform yang akan digunakan Tim Nasional OECD.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD menyampaikan, tim nasional ini terdiri atas 64 kementerian/lembaga yang terbagi ke dalam 26 komite akan menggunakan portal ini untuk saling berkoordinasi terkait target dari tiap sektor. Tim Nasional juga akan menyiapkan initial memorandum yang merupakan gambaran kebijakan Indonesia yang dibandingkan dengan instrumen OECD.

“Portal Aksesi OECD menjadi sistem digital yang akan memonitor proses aksesi Indonesia sebagai anggota penuh OECD. Dalam melakukan hal ini, perlu dilakukan total football diplomacy karena Indonesia harus diterima secara konsensus,” beber Airlangga pada awal Oktober lalu.