Tuntutan Gen Z yang didengar pemerintahDalam pernyataan resmi Parlemen Bulgaria, Perdana Menteri Rosen Zhelyazkov memutuskan untuk mengundurkan diri, usai gelombang demonstrasi Gen Z ini. Dia menyebut, ini jadi bukti pemerintah mendengar aspirasi mereka.
Aksi sudah berlangsung sejak awal DesemberSejak awal Desember, ratusan ribu warga Bulgaria yang didominasi oleh Gen Z menggelar demonstrasi besar-besaran di Sofia dan beberapa kota besar lainnya. Para pemuda aktif menggemakan aksi ini di media sosial.
Apa yang jadi sebab dari demonstrasi besar ini?Demonstrasi besar ini terjadi menyusul rencana pemerintah untuk menyetujui kenaikan pajak
Jakarta, IDN Times - Sebuah sejarah tercipta di Bulgaria. Pada Kamis (11/12/2025) pemerintah mereka runtuh menyusul gelombang demonstrasi besar-besaran yang dimotori Generasi Z (Gen Z). Ini jadi kali yang pertama terjadi di Eropa.
Sebelumnya, Gen Z juga sempat jadi motor aksi demonstrasi di berbagai negara mulai dari Bangladesh, Nepal, Kenya, hingga Madagaskar. Khusus di Bulgaria, keberhasilan ini jadi catatan spesial.
Dalam pernyataan resmi Parlemen Bulgaria, Perdana Menteri Rosen Zhelyazkov memutuskan untuk mengundurkan diri, usai gelombang demonnstrasi Gen Z ini. Dia menyebut, ini jadi bukti pemerintah mendengar aspirasi mereka.
"Kita harus bangkit untuk memenuhi tuntutan mereka, dan tuntutan mereka adalah pengunduran diri pemerintah," tegas Zhelyazkov.
Sejak awal Desember, tepatnya 1 Desember 2025, ratusan ribu warga Bulgaria yang didominasi oleh Gen Z menggelar demonstrasi besar-besaran di Sofia dan beberapa kota besar lainnya. Para pemuda aktif menggemakan aksi ini di media sosial.
Demonstrasi ini menjadi puncak dari serangkaian demonstrasi sejak penangkapan Wali Kota Varna, Blagomir Kotsev pada Juli 2025. Aksi tersebut diorganisir oleh masyarakat sipil yang didukung oleh pejabat oposisi.
Demonstrasi besar ini terjadi menyusul rencana pemerintah untuk menyetujui kenaikan pajak. Sedangkan, potongan gaji untuk jaminan sosial terus meningkat, tapi tidak memperbaiki sistem perlindungan sosial dan pendidikan di Bulgaria.
Dilansir TVP World, terdapat kekhawatiran dari kebijakan baru pemerintah yang mengalihkan anggaran ke Kementerian Dalam Negeri. Warga Bulgaria khawatir anggaran tersebut akan disalahgunakan dan kemungkinan dikorupsi.
Persatuan pekerja dan pedagang menyebut bahwa Rancangan Anggaran Negara pada 2026 menjadi yang terburuk dalam 30 tahun terakhir. Sejumlah ekonom juga sudah memperingatkan, anggaran baru ini akan berdampak pada kenaikan utang publik hingga 10 persen.
Tak hanya mengenai korupsi, sepanjang 2025 sudah ada demonstrasi menolak penerapan mata uang euro. Aksi ini dilakukan oleh sejumlah warga pro-Rusia yang mengkhawatirkan ancaman inflasi di Bulgaria dan kehilangan kedaulatan moneter.