Georgia Investigasi Mantan Presiden yang Diduga Picu Perang

Partai Georgian Dream mengatakan akan membuka investigasi kepada Saakashvili dan UNM setelah pemilu parlementer pada Oktober. Pihaknya mengtakan adanya dugaan pemerintahan Georgia saat itu menembakkan misil ke Tskhinvali tanpa peringatan. 

"UNM sudah melakukan berbagai macam aksi kriminal terhadap negara dan rakyat Georgia. Namun, kejahatan terbesar dan yang paling serius adalah petualangannya yang dilakukan pada 2008," tegasnya, dilansir OC Media.

"Demi memastikan semua perkembangan di negara kami dan membangun perdamaian jangka panjang di Georgia, maka penting untuk dilakukan penilaian tersendiri soal pemicu terjadinya perang Rusia-Georgia," tambahnya. 

Kami akan berperan sebagai pengawas dalam proses ini dan UNM akan bertanggung jawab secara kolektif atas perilaku buruk dan kejahatannya terhadap rakyat Georgia. 

Dalam peringatan pecahnya perang Rusia-Georgia ke-16, Saakashvili yang ditahan di Tbilisi, mengungkapkan bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah perjuangan untuk melindungi Georgia.

"Pada 2008, tentara kami berdiri tegak, rakyat turun ke jalan. Saya tetap berada di Tbilisi dan mempertahankan kaki kami. Rekan kami datang ke Tbilisi dan Amerika Serikat mengirimkan kapal perangnya untuk menyelamatkan status kenegaraan Georgia," ungkap Saakashvili, dilansir Georgia Today. 

"Saya ditahan karena saya tidak menyerahkan Georgia kepada musuh. Kemudian musuh tidak dapat menangkap kami dan ini adalah sebuah tragedi bahwa kami mempertahankan semuanya dengan kekuatan, sekarang kita harus melakukannya kembali," tambahnya. 

Dalam kesempatan itu, Presiden Georgia ketiga itu pun menyerukan kepada seluruh rakyat untuk ikut dalam pemilu parlementer pada 26 Oktober dan mengembalikan kemerdekaan Georgia dari Partai Georgian Dream. 

Menanggapi peringatan perang Rusia-Georgia ke-16, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan bahwa pemerintahan terdahulu saat dipimpin Presiden Saakashvili dan UNM telah menimbulkan perang. 

"Pada 8 Agustus 2008, malam, rezim Presiden Mikheil Saakashvili melanggar semua kesepakatan internasional terkait perjanjian perdamaian konflik Georgia-Ossetia dan memulai operasi militer penuh melawan Ossetia Selatan," tegasnya, dilansir Civil. 

"Saakashvili merupakan kriminal petualang yang membuat Rusia tidak punya pilihan selain melancarkan operasi untuk melawan agresor dan kemudian mengakui Abkhazia dan Ossetia Selatan sebagai negara merdeka. Pengakuan kemerdekaan ini berhasil memastikan hak-hak rakyat yang tinggak di sana dan menjaga identitas nasionalnya," sambungnya. 

Zakharova menambahkan, stabilisasi situasi di Georgia dibutuhkan proses delimitasi perbatasan negara dan dilanjutkan dengan proses demarkasi antara Georgia, Ossetia Selatan, dan Abkhazia.