Gereja Jadi Panti Rehabilitasi Ilegal di Afsel, 200 Orang Disekap

Operasi penyelamatan ini bermula dari pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh dinas sosial Distrik Nkangala terhadap lokasi penampungan yang mencurigakan. Petugas di lapangan mendapati sebuah kompleks gereja telah dialihfungsikan menjadi asrama massal tanpa izin operasional resmi.

Pengelola panti awalnya berdalih hanya menampung 60 pasien, tetapi pemeriksaan petugas justru menemukan hampir 200 orang ditempatkan di kamar-kamar sempit tanpa ventilasi udara, air bersih, serta toilet yang memadai. Selain membawa korban sakit ke rumah sakit, tim forensik saat ini masih memeriksa kebenaran laporan terkait dugaan kekerasan fisik serta korban yang dirantai di dalam panti.

"Penyelidikan awal membuktikan bahwa tempat ini beroperasi sebagai pusat rehabilitasi tanpa izin resmi yang diwajibkan oleh undang-undang," ujar Juru Bicara Kepolisian Mpumalanga, Brigadir Donald Mdhluli, dilansir Africa News.

Pihak kepolisian telah menahan dua penanggung jawab panti, yakni seorang pria berusia 59 tahun dan istrinya yang berusia 58 tahun, yang juga berperan sebagai pengurus gereja. Berdasarkan pemeriksaan, pasangan ini menarik biaya sebesar 3.000 rand (Rp3,28 juta) per bulan dari tiap keluarga pasien dengan janji pemulihan kecanduan narkoba serta bimbingan rohani.

Keduanya kini mendekam di tahanan dan dijadwalkan segera menjalani persidangan di Pengadilan Magistrat Mdutjana di Siyabuswa. Penyidik menjerat kedua pengelola dengan pasal penculikan, pelanggaran Undang-Undang Perawatan Penyalahgunaan Zat, serta pelanggaran standar kesehatan dan kelayakan bangunan. Kepolisian daerah juga membentuk tim khusus untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam operasional tempat tersebut.

Peristiwa ini menyoroti tingginya tingkat ketergantungan obat-obatan terlarang di Afrika Selatan, terutama peredaran zat berbahaya bernama nyaope di kawasan permukiman berpenghasilan rendah. Terbatasnya daya tampung fasilitas milik pemerintah dan mahalnya biaya klinik swasta berizin kerap mendorong masyarakat memilih panti informal berbasis keagamaan bagi anggota keluarga mereka.

Kendati demikian, tidak adanya tenaga medis berkompeten serta minimnya pengawasan resmi berisiko mengubah tempat perawatan menjadi fasilitas penahanan paksa yang merugikan pasien. Saat ini, dinas sosial setempat tengah memfasilitasi proses pemulangan para korban ke keluarga masing-masing, sembari mengimbau warga agar selalu memeriksa legalitas hukum suatu tempat rehabilitasi sebelum mendaftarkan kerabatnya.