Hamas Setuju Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza Usulan Qatar-Mesir

Perundingan untuk mengakhiri pertempuran hampir dua tahun yang telah menghancurkan Gaza telah sering gagal di masa lalu, seringkali dengan satu pihak atau pihak lain mengatakan mereka menyetujui versi kesepakatan gencatan senjata yang berbeda.

Israel telah berulang kali mengatakan Hamas harus melucuti senjata dan mengembalikan semua sandera yang tersisa agar perang berakhir, sementara Hamas sebelumnya bersikeras agar Israel menarik diri sepenuhnya dari wilayah yang dilanda perang tersebut.

"Saya, seperti Anda, mendengar laporan media dan satu hal yang jelas terlihat: Hamas berada di bawah tekanan yang sangat besar," kata Netanyahu, dilansir dari Japan Times, Selasa (19/8/2025).

Menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas, lebih dari 62 ribu warga Palestina telah tewas dalam perang tersebut.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memperingatkan setengah juta orang di Gaza berada di ambang kelaparan. Serangan militer Israel telah menghancurkan wilayah Palestina, menggusur sebagian besar penduduk.

"Hari ini, perlawanan telah membuka lebar kemungkinan tercapainya kesepakatan, tetapi ujian sesungguhnya tetap ada, apakah Netanyahu akan menahan diri untuk tidak menutupnya lagi, seperti yang telah dilakukannya di masa lalu," ujar pejabat Hamas, Mahmoud Mardawi, dalam sebuah pernyataan.

Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani melakukan perjalanan ke Mesir untuk bertemu Presiden Abdel-Fattah el-Sissi pada Senin (18/8). Diskusi berfokus pada pentingnya gencatan senjata dan perlunya peningkatan pengiriman bantuan kepada 2 juta penduduk Gaza, menurut pernyataan dari kedua belah pihak.

Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty mengatakan kepada Al-Qahera TV, kesepakatan gencatan senjata dapat dicapai segera asalkan Israel memiliki kemauan politik dan niat baik.

Putaran negosiasi terbaru berakhir bulan lalu ketika AS dan Israel menarik tim negosiasi mereka dari Qatar. Pemerintahan Presiden Donald Trump mengatakan bahwa Hamas tidak bertindak dengan itikad baik. Hamas bahkan ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Washington dan banyak pemerintah lainnya.

Netanyahu menanggapi kegagalan perundingan pada Juli dengan mengizinkan kemajuan menuju Kota Gaza, menyebutnya sebagai pilihan terbaik untuk membebaskan para sandera sekaligus menjaga keamanan jangka panjang negaranya. Rencana tersebut dikecam oleh banyak pemerintah asing dan mendapat tentangan luas di Israel, di mana ratusan ribu orang berdemonstrasi pada hari Minggu.

Duta Besar AS Mike Huckabee mengatakan, negosiasi tampaknya telah dimulai kembali. "Mungkin karena Hamas mendengar bahwa Israel bertekad untuk bertindak sangat keras," kata dia.

Huckabee menegaskan kembali posisi AS sejalan dengan Israel, bahwa Hamas tidak memiliki masa depan di Gaza dan harus dibubarkan sebagai entitas bersenjata yang memerintah.

"Saya tidak tahu apa motivasi mereka, selain mungkin untuk menunda. Tetapi kita hanya harus tetap fokus," kata Huckabee, merujuk pada Hamas.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz mengatakan, "Hamas bersedia membahas kesepakatan pembebasan sandera hanya karena mereka khawatir bahwa kami serius berniat menduduki Kota Gaza."

Trump mengunggah postingan di Truth Social, yang menyebutkan, "Kita hanya akan melihat kembalinya para sandera yang tersisa ketika Hamas dikonfrontasi dan dihancurkan."

Ia tidak menyinggung perundingan gencatan senjata. Adapun serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 menewaskan 1.200 orang dan mengakibatkan sekitar 250 orang diculik. Dari jumlah tersebut, 50 sandera masih berada di Gaza, dengan sekitar 20 orang diperkirakan masih hidup oleh Israel. Israel telah kehilangan lebih dari 400 tentara dalam pertempuran di Gaza.