RI: Deklarasi New York Didukung Palestina, Desak Hamas Hentikan Perang
- Solusi Dua Negara Kembali Jadi Fokus DuniaWamenlu menyebut pertemuan di New York menghidupkan kembali pembahasan solusi dua negara yang telah 'mati' selama satu dekade terakhir.
- Dokumen deklarasi jangan diartikan secara parsialArrmanatha menekankan bahwa dokumen tersebut tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan sebagai satu kesatuan yang holistik.
- Fokus Indonesia: Akses Kemanusiaan untuk Rakyat PalestinaIndonesia memandang penting untuk memprioritaskan pemenuhan akses bantuan kemanusiaan di Gaza, di tengah situasi darurat yang masih berlangsung.
Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menegaskan, Indonesia mendukung penuh hasil pertemuan di New York terkait Palestina, termasuk poin-poin penting yang kini ramai diperbincangkan di media internasional. Ia menyebut deklarasi tersebut sebagai langkah awal strategis menuju pengakuan lebih luas terhadap kemerdekaan Palestina.
“Yang harus dilihat dari pertemuan di New York adalah bahwa ini langkah yang cukup maju,” ujar Arrmanatha dalam pernyataan kepada media, Jumat (1/8/2025).
Ia merujuk pada dukungan sejumlah negara Barat terhadap pengakuan negara Palestina sebagai capaian penting.
Arrmanatha menyoroti hingga kini, dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto—AS, Inggris, Prancis, Rusia, dan China—hanya Amerika Serikat (AS) yang belum mengakui Palestina sebagai negara.
“Prancis sudah menyatakan mendukung, disusul Inggris yang menyatakan kesiapan, lalu Kanada juga bersiap. Jadi ini kemajuan,” ujarnya.
Menurut dia, arah diplomasi ini membuka peluang bagi Palestina untuk kembali diajukan sebagai anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebuah proses yang mensyaratkan persetujuan Dewan Keamanan.
1. Solusi dua negara kembali jadi fokus dunia
Wamenlu juga menyebut pertemuan di New York menghidupkan kembali pembahasan solusi dua negara, yang menurutnya telah ‘mati’ selama satu dekade terakhir.
“Sekarang tiba-tiba semua sepakat bahwa ini [solusi dua negara] adalah solusi. Ini harapan kita, karena banyak negara juga percaya bahwa perang Palestina-Israel hanya bisa diakhiri dengan solusi dua negara,” katanya.
Pertemuan lanjutan direncanakan akan digelar pada September 2025 mendatang di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB, kali ini melibatkan para kepala negara.
2. Dokumen deklarasi jangan diartikan secara parsial
Menjawab pertanyaan seputar salah satu poin deklarasi yang disebut mendesak Hamas untuk menerima gencatan senjata dan perlucutan senjata, Arrmanatha menekankan dokumen tersebut tidak dapat dipahami secara parsial.
“Ini tidak bisa dilihat satu poin saja. Itu menjadi satu kesatuan. Kalau hanya satu bagian saja, kita tentu tidak menyetujui. Tapi sebagai satu outcome yang holistik, itu yang kita setujui bersama,” tegasnya.
3. Fokus Indonesia: Akses kemanusiaan untuk rakyat Palestina
Indonesia, menurut Arrmanatha, memandang penting untuk memprioritaskan pemenuhan akses bantuan kemanusiaan di Gaza, di tengah situasi darurat yang masih berlangsung.
“Kita tidak bisa terus menyaksikan rakyat Palestina kelaparan, sementara makanan ada di perbatasan dan tidak bisa masuk,” ujarnya.
Ia menyebut dukungan negara-negara seperti Mesir dan Arab Saudi sebagai bentuk tekanan positif agar akses bantuan dibuka. Arrmanatha menegaskan, Indonesia memilih untuk mendorong langkah nyata yang dapat membuka jalur bantuan kemanusiaan, daripada terus bertahan dalam posisi stagnan di tengah penderitaan rakyat Palestina.
Ia menegaskan, deklarasi itu sendiri telah disepakati juga oleh Palestina. “Keputusan itu sendiri telah disepakati oleh Palestina. Jadi kita tiodak bergerak tanpa persetujuan Palestina. Di situ sudah ada Palestina dan mereka ikut negosiasi dan itu sesuai dengan kesepakatan mereka,” tuturnya.
