Hungaria Meluncurkan Operasi Purgatori untuk Memberantas Korupsi

Pemerintah Hungaria mengajukan rancangan undang-undang untuk membentuk Kantor Perlindungan dan Pemulihan Aset Nasional. Badan independen ini bertugas melacak, mengidentifikasi, dan mengembalikan aset negara yang telah dialihkan secara tidak sah.

Lembaga antikorupsi ini akan dipimpin oleh seorang presiden dengan bantuan empat orang deputi. Untuk menjaga netralitas, tiga dari empat deputi wajib berlatar belakang jaksa penuntut umum dan harus mendapatkan persetujuan dari parlemen.

Aturan baru ini akan mengubah total 47 regulasi hukum terkait pengawasan keuangan negara. Langkah tersebut diharapkan dapat mempersempit ruang penyelewengan anggaran publik secara transparan.

"Ada tiga keberhasilan penting yang berjalan beriringan. Urusan dana Uni Eropa dan kejaksaan sudah selesai. Sekarang, kami baru saja menyerahkan rancangan undang-undang tentang Kantor Perlindungan dan Pemulihan Aset Nasional," ujar Perdana Menteri Peter Magyar, dilansir Brussels Times.

Perdana Menteri Peter Magyar memenangkan pemilu secara telak pada April 2026, mengakhiri kekuasaan Viktor Orban yang telah berlangsung selama 16 tahun. Kemenangan ini memberikan mandat penuh bagi pemerintahan baru untuk membersihkan birokrasi melalui Operasi Purgatori.

Reformasi ini dilakukan setelah adanya analisis mendalam mengenai kerugian ekonomi akibat penyelewengan dana publik selama beberapa dekade terakhir. Praktik korupsi tersebut diperkirakan telah merugikan rakyat Hungaria hingga mencapai 8 sampai 10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Di sisi lain, pihak oposisi dari partai penguasa sebelumnya menilai kampanye antikorupsi ini sebagai alat politik yang dapat merusak demokrasi. Mantan PM Viktor Orban juga membantah keras semua tuduhan penyelewengan dana yang diarahkan kepada dirinya.

"Pernyataan tersebut tidak benar dan sangat menyudutkan," kritik Anggota Parlemen dari kubu oposisi, Gergely Gulyas.

Komisi Eropa secara resmi menyetujui permohonan Hungaria untuk bergabung dengan EPPO. Integrasi hukum ini menjadikan Hungaria sebagai negara anggota ke-25 yang berpartisipasi dalam lembaga antikorupsi regional tersebut.

Dewan Uni Eropa memberikan persetujuan terhadap rencana pemulihan nasional Hungaria. Langkah ini krusial untuk mencairkan dana pemulihan sekitar 10 miliar euro (Rp206,33 triliun), serta berpotensi membuka kembali total dana beku lainnya hingga 16,4 miliar euro (Rp338,38 triliun).

EPPO nantinya akan menempatkan perwakilan tetap di Budapest untuk mengawasi penggunaan anggaran secara langsung. Lembaga kejaksaan lintas batas ini juga berwenang menyelidiki kasus penyelewengan dana yang terjadi sejak Juni 2021.

"Ini adalah langkah maju dalam melawan korupsi. Rakyat Hungaria kini memiliki jaminan bahwa dana Uni Eropa benar-benar digunakan untuk kepentingan mereka," kata Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen.