Parlemen Hungaria menyetujui amandemen yang membatasi masa jabatan perdana menteri menjadi 8 tahun, dengan dukungan 135 anggota dan penolakan 50 anggota parlemen.
Kebijakan ini merupakan bagian dari janji PM Peter Magyar untuk merekonstruksi demokrasi Hungaria, meski masih menunggu persetujuan Presiden Tamas Sulyok yang ditunjuk oleh Viktor Orban.
Uni Eropa menangguhkan lembaga sayap kanan MCC Brussels yang terafiliasi dengan Orban karena gagal memberikan transparansi finansial, sehingga dilarang mengikuti pertemuan antarinstitusi UE.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Parlemen Hungaria, pada Senin (15/6/2026) resmi membatasi masa jabatan perdana menteri (PM) di negaranya menjadi 8 tahun. Langkah ini untuk memastikan bahwa mantan PM Hungaria, Viktor Orban tidak dapat terpilih lagi menjadi pemimpin di Hungaria.

Dilansir Politico, amandemen ini sudah disetujui oleh 135 anggota parlemen dan hanya 50 yang menolak. Perubahan kebijakan ini disebut penting untuk mengembalikan demokrasi di Hungaria.

1. Sebagai bagian dari janji Magyar untuk mengubah Hungaria

Salah seorang anggota parlemen, Marton Mellethei-Barna mengatakan bahwa kebijakan ini sebagai restorasi hukum. Amandemen ini untuk merekonstruksi demokrasi dan pilar-pilar konstitusional.

Langkah ini sebagai bagian dari janji PM Hungaria, Peter Magyar untuk mengembalikan demokrasi di Hungaria. Ia bersama Partai Tisza yang menjadi mayoritas di parlemen berusaha memberikan perubahan besar di Hungaria.

Kini, Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut sudah diserahkan kepada Presiden Hungaria, Tamas Sulyok untuk disetujui. Namun, Sulyok adalah presiden yang ditunjuk oleh Orban yang dapat menghalangi perubahan di Hungaria.

2. Orban kembali terpilih menjadi pemimpin Partai Fidesz

Mantan PM Hungaria, Viktor Orban akhirnya kembali terpilih menjadi kepala Partai Fidesz dalam kongres ke-32 di Budapest. Ia terpilih kembali meski partainya mengalami kekalahan dalam pemilihan umum (pemilu) parlemen sebelumnya.

Dalam kesempatan itu, Orban menyebut bahwa pemerintahannya sudah membangun kedaulatan politik, ekonomi, dan sistem kebudayaan. Menurutnya, Hungaria mampu mengurangi ketergantungan dari aktor asing dan memperkuat keputusan sesuai dengan kepentingan nasional.

3. Uni Eropa tangguhkan lembaga afiliasi Orban

Pada saat yang sama, Uni Eropa (UE) sudah menangguhkan lembaga beraliran sayap kanan, MCC Brussels yang terafiliasi dengan Orban. Keputusan ini setelah lembaga itu tidak mampu memberikan informasi finansial dan sumber pendanaannya.

Penangguhan ini membuat MCC Brussels tidak dapat mengikuti pertemuan antarinstitusi di UE. Terdapat dugaan bahwa lembaga yang dibentuk pada 2022 tersebut digunakan untuk menyebarkan propaganda rezim Orban di Hungaria dan Eropa.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.