Hussein al-Sheikh Ditunjuk sebagai Wakil Presiden Pertama Palestina 

Dewan Pusat Palestina telah menyetujui pembentukan posisi wakil presiden Palestina dan PLO dalam sidang dua hari yang berlangsung pekan lalu. Persetujuan tersebut didapat melalui pemungutan suara dengan hasil 170 suara setuju, satu menolak, dan satu abstain.

Al-Sheikh akan menjadi pemimpin sementara jika Abbas meninggal atau tidak mampu memimpin. PLO sendiri merupakan organisasi payung yang bertugas menegosiasikan dan menandatangani perjanjian internasional atas nama rakyat Palestina.

Al-Sheikh mengungkapkan rasa terima kasihnya melalui unggahan Facebook setelah penunjukannya.

"Terima kasih Presiden atas kepercayaan yang diberikan. Saya berjanji demi Allah, Palestina, dan para pahlawan yang gugur, akan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Saya sangat menghargai kepercayaan yang Anda berikan kepada saya," tulis Al-Sheikh, dikutip dari Middle East Eye. 

Melansir The Guardian, Al-Sheikh merupakan veteran politik berusia 64 tahun yang telah menduduki berbagai posisi penting selama beberapa dekade. Dia pernah dipenjara Israel selama 11 tahun pada masa mudanya dan berpengalaman di pasukan keamanan Palestina.

Al-Sheikh sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Komite Eksekutif PLO selama tiga tahun terakhir. Dia bertanggung jawab mengatur izin perjalanan bagi warga Palestina, termasuk pemimpin VIP, yang memberinya pengaruh politik signifikan.

Popularitas Al-Sheikh terbilang rendah di kalangan masyarakat umum. Survei Palestinian Center for Policy and Survey Research menunjukkan Al-Sheikh hanya mendapat 3 persen dukungan jika pemilihan presiden digelar pada 2022.

Majalah Foreign Policy melaporkan Al-Sheikh pernah terlibat kasus pelecehan seksual terhadap karyawan perempuan pada 2012. Al-Sheikh dilaporkan membayar uang tutup mulut senilai 100 ribu dolar AS (sekitar Rp1,68 miliar) agar pengaduan tersebut dicabut.

Hamas mengecam penunjukan Al-Sheikh yang dinilai tidak mencerminkan kehendak rakyat Palestina. Kelompok yang berkuasa di Gaza tersebut juga menyatakan penolakan atas keputusan ini.

"Prioritas seharusnya mengatasi agresi Israel, genosida, dan kelaparan yang dihadapi rakyat Palestina, bukan membagi-bagi jabatan politik," kata pihak Hamas.

Namun beberapa negara Arab seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Yordania menyambut baik penunjukan ini. Mereka menilai keputusan tersebut sebagai langkah penting reformasi Otoritas Palestina.

Melansir Al Jazeera, Abbas telah menegaskan komitmennya untuk memulai dialog nasional komprehensif dengan semua faksi Palestina. PLO juga mempersiapkan upaya politik untuk menghentikan agresi Israel di Gaza serta mendorong pembentukan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.