Mahkamah Agung India Bebaskan Politikus Penista PM Modi dari Penjara

Dituduh melakukan pencemaran nama baik

Jakarta, IDN Times - Mahkamah Agung India menangguhkan hukuman penjara dua tahun terhadap Rahul Gandhi, politikus dari partai oposisi Kongres India pada Jumat (4/8/2023). Politikus itu terlibat kasus pencemaran nama baik tentang nama belakang Perdana Menteri Narendra Modi, yang membuatnya dihukum pada Maret.

Penangguhan hukuman membuka jalan bagi Gandhi untuk kembali menjabat sebagai anggota majelis rendah parlemen setelah didiskualifikasi karena kasusnya. Gandhi yang juga merupakan tokoh terkemuka dari Kongres India dapat mencalonkan diri lagi dalam pemilihan umum tahun depan.

1. Dituduh mencermarkan nama Modi

Dilansir BBC, kasus pencemaran nama baik Gandhi terkait komentarnnya yang dibuat di negara bagian Karnataka pada 2019 selama pertemuan tentang pemilihan.

"Mengapa semua pencuri ini bermarga Modi? Nirav Modi, Lalit Modi, Narendra Modi," ujarnya Gandhi pada waktu itu.

Nirav Modi adalah buronan taipan berlian India. Sementara Lalit Modi adalah mantan ketua Indian Premier League (IPL), yang telah dijatuhi hukuman larangan seumur hidup oleh dewan kriket India.

Kasus itu diajukan oleh anggota parlemen Purnesh Modi dari Partai Bharatiya Janata (BJP), partai perdana menteri. Politisi BJP menuduh Gandhi telah mencemarkan nama baik orang yang memiliki nama Modi.

Namun, Gandhi mengatakan bahwa dia membuat komentar untuk menyoroti korupsi dan tidak ditujukan kepada komunitas mana pun.

Baca Juga: Buntut Kerusuhan Antargama, India Hancurkan 250 Gubuk Migran Muslim

2. Gandhi berusaha mengajukan banding

Mahkamah Agung India Bebaskan Politikus Penista PM Modi dari PenjaraIlustrasi palu pengadilan. (Pixabay.com/Daniel_B_photos)

Dilansir The Guardian, kasus yang menjeratnya membuat Gandhi berusaha mengajukan banding dan membawa kasus ke pengadilan tinggi Gujarat. Tapi pengadilan menolak untuk mempertahankan vonisnya, dengan mengatakan tidak ada alasan untuk mengajukan banding dan menyebutkan perlunya kemurnian untuk tetap berada dalam politik.

Dalam putusan pada Jumat, Mahkamah Agung setuju untuk mendengarkan bandingnya. Putusan awal majelis hakim orang mengatakan tidak ada alasan yang cukup bagi hakim untuk memberikan hukuman maksimal kepada Gandhi.

Hakim BR Gavai, yang memimpin persidangan, mengatakan vonis itu tidak hanya menghukum Gandhi, tapi juga para pemilih yang telah memilihnya untuk mewakili daerah pemilihan mereka. Namun, hakim memperingatkan Gandhi agar lebih berhati-hati saat berbicara di depan umum.

Setelah keputusan itu, Gandhi mengatakan bahwa kebenaran selalu menang dan tindakannya di masa depan jelas dalam pikirannya.

"Kami menyambut baik keputusan tersebut, dan akan melawan pertarungan hukum di pengadilan sesi," ujar Purnesh Modi.

3. Oposisi berusaha mengumpulkan suara untuk melawan Modi

Mahkamah Agung India Bebaskan Politikus Penista PM Modi dari PenjaraPerdana Menteri India Narendra Modi. (Twitter.com/PMO India)

Keputusan Mahkamah Agung membuat Gandhi harus diangkat kembali sebagai anggota majelis rendah parlemen. Pengangkatan itu akan memberikan dorongan untuk Kongres India, yang bulan lalu bergabung dengan lebih dari 20 partai oposisi lainnya dalam koalisi yang disebut INDIA, untuk secara kolektif melawan Modi dalam pemilihan umum tahun depan. Pemilu diperkirakan akan diadakan pada bulan April dan Mei 2024.

“Ini adalah kemenangan bagi rakyat India, konstitusi dan demokrasi,” kata presiden partai Kongres, Mallikarjun Kharge, yang menggambarkan kasus terhadap Gandhi sebagai pemburuan konspirasi BJP.

Adhir Ranjan Chowdhury, pemimpin Kongres di majelis rendah parlemen, mengatakan dia telah bertemu dengan ketua parlemen pada Jumat sore, meminta Gandhi untuk segera diangkat kembali. Gandhi juga berharap untuk kembali ke parlemen secepatnya pada 7 Agustus.

"Rahul Gandhi mendapat kelegaan dari tuduhan palsu yang dibuat terhadapnya. Ini adalah kemenangan kebenaran itu akan sangat merugikan Modi," kata Chowdhury.

Chowdhury berharap posisi rekannya sebagai anggota parlemen dapat segera dipulihkan untuk pemungutan suara parlemen. Oposisi telah mengajukan banding terhadap Modi minggu depan terkait penanganan pemerintahnya atas pecahnya kekerasan etnis di Manipur, yang telah menewaskan lebih dari 140 orang.

Meskipun oposisi tidak memiliki harapan untuk memenangkan pemungutan suara di parlemen, di mana BJP menguasai mayoritas besar, tapi hal itu dilakukan untuk memaksa Modi berbicara tentang situasi di Manipur, masalah politik yang dia hindari untuk didiskusikan secara terbuka.

Baca Juga: Kisah Warga Muslim Trauma Usai Jadi Korban Persekusi Umat Hindu India

Ifan Wijaya Photo Verified Writer Ifan Wijaya

Member IDN Times Community ini masih malu-malu menulis tentang dirinya

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Topik:

  • Vanny El Rahman

Berita Terkini Lainnya