Imbas Pemogokan Medis, Korsel Akan Izinkan Dokter Asing Buka Praktik

Han menambahkan, langkah-langkah keamanan yang memadai akan diterapkan. Pemerintah akan memastikan adanya sistem keamanan menyeluruh untuk mencegah dokter yang tidak memenuhi syarat (dengan izin asing) merawat warga Korsel.

Dokter asing hanya akan dapat melakukan prosedur medis yang telah disetujui sebelumnya, dalam jangka waktu terbatas di institusi medis yang ditunjuk dan dibawah bimbingan spesialis medis lokal.

Han mengatakan, amandemen terhadap penegakan Undang-Undang Medis adalah untuk meletakkan dasar bagi tindakan pencegahan dan pelengkap, guna mempersiapkan kemungkinan kontinjensi di masa depan. 

"Keputusan tersebut adalah untuk melindungi sistem medis dan memperkuat fondasi untuk sistem perawatan medis darurat," ujarnya.

Pada awal pekan ini, Kementerian Kesehatan Korsel mengumumkan bahwa pihaknya akan melakukan revisi terhadap penegakan Undang-Undang Pelayanan Medis.

Nantinya, perubahan tersebut akan memungkinkan pemegang izin medis asing untuk melakukan praktik dan memberikan layanan secara legal di Negeri Ginseng, setelah mendapat persetujuan dari menteri kesehatan. Pihaknya telah membuat pemberitahuan legislatif sebelumnya guna mengumpulkan pendapat hingga 20 Mei mendatang.

Pengumuman tersebut disampaikan ketika Korsel mengalami kekurangan tenaga kerja medis, seiring dengan aksi mogok kerja kolektif yang dilakukan oleh para dokter junior yang kini telah memasuki minggu ke-12.

Dilansir The Straits Times, ribuan orang berhenti bekerja pada 20 Februari lalu, sebagai protes terhadap desakan pemerintah untuk meningkatkan kuota mahasiswa kedokteran tahunan mulai tahun depan.

Mereka enggan kembali ke rumah sakit, kendati Kementerian Kesehatan pada April menawarkan untuk mengurangi usulan reformasi pelatihan media pada 2025. Mereka yang mogok dan menolak tawaran tersebut justru menuntut agar rencana untuk menambah lebih banyak dokter dibatalkan seluruhnya.

Mogoknya para dokter menyebabkan kekacauan di rumah sakit dan gangguan layanan. Sementara itu, para profesor di rumah sakit kedokteran memutuskan untuk mengambil cuti satu hari pada Jumat. Ini sebagai protes terhadap rencana pemerintah yang akan menaikkan jumlah pendaftaran sekolah kedokteran.

Meski ada penangguhan yang menyebabkan gangguan terbatas di bidang medis, mereka akan tetap mempertahankan perawatan medis dan pembedahan untuk pasien darurat dan kritis, serta mereka yang dirawat di rumah sakit. 

Dilaporkan, pertarungan mengenai rencana medis pemerintah saat ini berada di Pengadilan Tinggi Seoul, dengan para dokter dan mahasiswa kedokteran berusaha untuk membuktikan bahwa rencana tersebut tidak diperlukan. Namun, kementerian berusaha untuk menegakkan rencana pemerintah.

Pengadilan administratif telah memutuskan untuk mendukung pemerintah. Sementara, Pengadilan Tinggi Seoul diperkirakan akan menyampaikan keputusannya pekan depan.