Komnas Perempuan Soroti Pernyataan Mentan Minta Korwil BGN Diganti Laki-laki
- Komnas Perempuan mengkritik permintaan Amran Sulaiman agar Korwil BGN Surabaya diganti laki-laki.
- Komnas menilai pernyataan tersebut mereproduksi stereotip gender tentang perempuan, pekerjaan berat, dan kepemimpinan.
- Komnas meminta evaluasi jabatan dilakukan berdasarkan kompetensi, integritas, kinerja, serta bukti yang objektif.
Jakarta, IDN Times - Komnas Perempuan mengkritik pernyataan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman yang meminta Koordinator Wilayah BGN Surabaya diganti laki-laki dan menyarankan perempuan tersebut dipindahkan ke bagian yang disebut “agak manja.”
Komnas menilai pernyataan itu mereproduksi stereotip gender tentang kemampuan perempuan menjalankan pekerjaan berat dan memimpin.
“Pernyataan semacam ini tidak semestinya dipandang sekadar sebagai candaan atau salah ucap, karena mereproduksi stereotip gender bahwa laki-laki lebih kuat dan lebih sesuai untuk pekerjaan berat, sementara perempuan dianggap lebih lemah dan cocok ditempatkan pada pekerjaan yang ringan,” kata Komisioner Komnas Perempuan, Daden Sukendar, dalam pernyataan di Jakarta, dikutip Kamis (13/8/2026).
1. Komnas soroti gendering of leadership
Mentan Andi Amran Sulaiman usai menghadiri dialog dalam rangka pembukaan masa pengenalan mahasiswa baru di Muladi Dome Undip. (IDN Times/Fariz Fardianto) Komnas Perempuan menyebut persoalan tersebut berkaitan dengan gendering of leadership. Kepemimpinan masih kerap dilekatkan pada karakter maskulin seperti kuat, tegas, tahan tekanan, dan mampu menghadapi pekerjaan berat. Menurut Komnas, konstruksi itu dapat menghambat perempuan memperoleh kesempatan setara dalam posisi strategis.
2. Evaluasi harus berbasis kinerja
Komisioner Komnas Perempuan Daden Sukendar dalam diskusi bersama jurnalis di Kantor Yayasan Pemerhati Perempuan, Makassar, Jumat (31/10/2025). (IDN Times/Asrhawi Muin) Komnas menegaskan perempuan yang menduduki posisi strategis semestinya dinilai berdasarkan kompetensi, integritas, kinerja, dan kemampuan menjalankan mandat.
“Jika terdapat persoalan kinerja, evaluasi seharusnya dilakukan berdasarkan indikator dan bukti yang objektif, bukan berdasarkan jenis kelamin," kata dia.
3. Pejabat publik diminta berperspektif gender
Komisioner Komnas Perempuan Daden Sukendar dan Chatarina Pancer dalam diskusi bersama jurnalis di Kantor Yayasan Pemerhati Perempuan, Makassar, Jumat (31/10/2025). (IDN Times/Asrhawi Muin) Komnas Perempuan mengingatkan ucapan pejabat publik dapat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap perempuan dan kepemimpinan.
“Narasi yang mengasosiasikan pekerjaan berat dan kepemimpinan dengan laki-laki dapat memperkuat bias dalam pembagian kerja, penempatan jabatan, serta kesempatan perempuan untuk berkembang dan mengambil keputusan di ruang publik," kata dia.
Hal ini bermula saat Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyoroti penyerapan telur peternak dalam program pemenuhan gizi di Surabaya. Sejumlah media melaporkan bahwa Amran meminta Korwil BGN Surabaya Tiara Devi Maharani dicopot karena dinilai tidak menjalankan instruksi penyerapan telur sesuai arahan pemerintah.
Dalam rapat di Surabaya pada Selasa (11/8/2026), Amran juga meminta posisi tersebut diganti laki-laki. Peristiwa itu kemudian mendapat sorotan karena alasan pergantian jabatan dikaitkan dengan jenis kelamin.
