India Larang Registrasi Pelat Kendaraan Bahan Bakar Bensin Mulai 2027

Kebijakan baru ini menetapkan pembatasan ketat terhadap pendaftaran kendaraan bensin di wilayah New Delhi. Mulai 1 Januari 2027, otoritas transportasi setempat hanya akan menerbitkan pelat nomor untuk kendaraan roda tiga dan truk kecil bertenaga listrik.

Aturan tersebut kemudian akan diperluas ke seluruh kendaraan roda dua berbahan bakar bensin mulai 1 April 2028. Pemerintah mengutamakan sektor roda dua karena jenis ini mendominasi jumlah kendaraan di jalanan ibu kota.

Meski begitu, regulasi ini tidak berlaku untuk kendaraan bensin lama yang sudah terdaftar sebelum tenggat waktu, selama tetap memenuhi standar emisi. Menyikapi aturan ini, produsen otomotif kini diminta mempercepat kesiapan produksi kendaraan listrik di pasar lokal.

"Tahapan larangan kendaraan roda dua dan tiga ini bisa menjadi penentu penting dalam upaya Delhi mengatasi polusi udara," ujar Direktur Pelaksana Dewan Internasional untuk Transportasi Bersih, Amit Bhatt, dikutip dari The Guardian.

Untuk mendukung transisi energi ini, Pemerintah New Delhi menyiapkan anggaran sebesar 150 miIiar rupee (Rp28,31 triliun). Dana tersebut akan disalurkan selama empat tahun ke depan melalui situs web khusus agar pembagian subsidi berjalan transparan.

Dalam skema insentif ini, mobil listrik murni dengan harga di bawah 3 juta rupee (Rp566,25 juta) akan bebas dari pajak jalan dan biaya registrasi. Sebaliknya, pemerintah menghapus semua insentif pajak untuk kendaraan hibrida agar dukungan fokus pada teknologi tanpa emisi.

Bagi warga yang bersedia menghancurkan kendaraan bensin lama mereka, pemerintah menyediakan bonus hingga 100 ribu rupee (Rp18,87 juta). Sementara itu, subsidi pembelian sepeda motor listrik disiapkan sebesar 30 ribu rupee (Rp5,66 juta) pada tahun pertama.

"Rancangan ini selesai disusun setelah melalui pembahasan di setiap tingkatan, dan hari ini resmi disetujui oleh Kabinet," kata Ketua Menteri Delhi, Rekha Gupta.

Kebijakan ini diambil karena sektor transportasi menyumbang sekitar 23 persen dari total polusi udara di ibu kota. Sebagai solusinya, pemerintah kota menargetkan pemasangan lebih dari 30 ribu titik stasiun pengisian daya umum untuk memudahkan pengendara.

Selain kendaraan pribadi, aturan ini mewajibkan minimal 10 persen dari total bus sekolah beralih ke tenaga listrik dalam kurun waktu dua tahun. Untuk mencegah dampak lingkungan baru, limbah baterai kendaraan listrik akan diawasi ketat melalui sistem pelacakan digital.

Pemerintah daerah juga telah menunjuk badan usaha milik daerah sebagai koordinator teknis stasiun pengisian daya. Kebijakan jangka panjang ini diharapkan dapat memperkuat ekonomi daerah sekaligus mengurangi ketergantungan India pada impor bahan bakar fosil.

"Setiap kendaraan listrik memberikan manfaat ganda, yaitu menyediakan udara yang lebih bersih bagi anak-anak sekaligus mengurangi impor bahan bakar fosil," kata Menteri Pendidikan Delhi, Ashish Sood, dikutip dari The Times of India.