Pemerintah India resmi membuka kembali layanan visa turis bagi warga Bangladesh mulai 25 Juni 2026 setelah hampir dua tahun ditangguhkan akibat ketegangan politik di kawasan.
Lima pusat aplikasi visa di Dhaka, Rajshahi, Chattogram, Sylhet, dan Khulna siap beroperasi kembali, menandai langkah awal pemulihan hubungan diplomatik kedua negara.
Pemulihan layanan visa ini terjadi setelah pemerintahan baru Bangladesh terbentuk, dengan harapan memperkuat kerja sama sosial-budaya serta menjaga stabilitas dan mobilitas warga di Asia Selatan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah India resmi membuka kembali layanan pengajuan visa turis bagi warga Bangladesh mulai Kamis (25/6/2026). Kebijakan ini mengakhiri penangguhan akses masuk yang sudah berlangsung hampir dua tahun akibat situasi politik yang tidak menentu di kawasan.

Kabar pemulihan layanan ini disampaikan langsung oleh perwakilan diplomatik India yang baru di Dhaka. Dibukanya kembali akses perjalanan ini diharapkan dapat menghubungkan kembali masyarakat kedua negara serta memperkuat hubungan bilateral yang sempat renggang.

1. Lima pusat layanan siap beroperasi

Duta Besar India untuk Bangladesh yang baru, Dinesh Trivedi, memastikan bahwa pemrosesan visa turis akan aktif kembali mulai Minggu (28/6/2026). Pengumuman ini ia sampaikan tidak lama setelah menyerahkan surat resmi kepercayaan diplomatik kepada Presiden Bangladesh, Mohammed Shahabuddin.

"Saya sangat senang mengumumkan, layanan pengajuan visa turis sudah dibuka lagi. Masyarakat bisa mulai mengajukan pada Minggu," kata Dinesh Trivedi, dilansir The Economic Times.

Pada tahap awal, pengajuan dokumen wisata akan dilayani melalui lima pusat aplikasi visa yang tersebar di berbagai kota di Bangladesh. Kelima tempat tersebut berada di Dhaka, Rajshahi, Chattogram, Sylhet, dan Khulna. Ke depannya, jumlah pusat layanan ini akan ditambah secara bertahap hingga menjangkau lebih banyak kota.

Meski layanan wisata sempat tutup cukup lama, pihak kedutaan tetap memberi kemudahan untuk pengurusan visa medis darurat selama masa pembatasan. Penunjukan Trivedi kali ini juga dianggap penting karena ia mendapat status protokol yang setara dengan menteri kabinet di India.

2. Awal mula layanan visa terhenti

Ketegangan antara New Delhi dan Dhaka bermula dari aksi protes besar-besaran yang menggulingkan kekuasaan Perdana Menteri Sheikh Hasina pada Agustus 2024. Mantan pemimpin yang dikenal dekat dengan India itu terpaksa melarikan diri ke India demi keselamatannya.

Kerusuhan yang meluas saat itu ikut mengancam keselamatan para diplomat dan merusak sejumlah gedung milik pemerintah India. Salah satu fasilitas yang menjadi sasaran perusakan massa adalah Pusat Kebudayaan Indira Gandhi di kawasan Dhanmondi.

Situasi keamanan yang genting itulah yang memaksa pihak kedutaan menghentikan sementara pengurusan dokumen perjalanan untuk umum. Pembatasan ketat ini terus berlanjut sepanjang masa pemerintahan sementara Bangladesh di bawah pimpinan Muhammad Yunus.

3. Mobilitas warga diharapkan kembali lancar

Hubungan diplomatik kedua negara berangsur membaik setelah Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) meraih kemenangan besar dalam pemilu awal tahun ini. Pelantikan Tarique Rahman sebagai Perdana Menteri baru pada Februari 2026 menjadi titik balik penting bagi komunikasi bilateral.

Dengan dibukanya kembali akses visa secara penuh, kerja sama sosial dan budaya antara kedua negara diharapkan kembali erat. Kedua belah pihak sama-sama menyadari bahwa kelancaran mobilitas warga sangat penting untuk memulihkan stabilitas di kawasan Asia Selatan.

"Bangladesh bertekad menjaga hubungan yang saling menghormati dan melihat ke depan bersama India. Kemitraan ini harus berlandaskan kesetaraan, mengutamakan kepentingan nasional, martabat, dan kesejahteraan rakyat kami," ujar Juru Bicara Kepresidenan Bangladesh, Md Sarwar Alam, dikutip dari Times of Oman.

Selain mempermudah prosedur visa, India dan Bangladesh kini juga sedang giat membahas penyelesaian masalah perbatasan. Komitmen untuk membangun kemitraan yang setara dan saling menghormati wilayah kedaulatan masing-masing terus ditekankan dalam berbagai forum bilateral terbaru.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.