Indonesia Diundang KTT Gaza di Mesir, Israel dan Hamas Absen

12 Okt 2025, 21:30 WIB

Genosida Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023, telah meluluhlantakkan wilayah kantong tersebut. Pemboman brutal Israel telah menyebabkan kerusakan hingga kehancuran pada rumah, sekolah, rumah sakit, dan insfrastruktur publik di seluruh Gaza. (x.com/UNLazzarini)

Intinya sih...

KTT Sharm el-Sheikh di Mesir diharapkan bisa mengakhiri perang di Gaza
Indonesia hadir dalam daftar undangan, bersama pemimpin dari berbagai negara
Hamas dan Otoritas Palestina absen, menimbulkan keraguan terhadap hasil KTT.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kairo tengah bersiap menjadi tuan rumah pertemuan penting dunia, KTT Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir. Acara ini disebut-sebut sebagai langkah besar untuk mengakhiri perang dua tahun antara Israel dan Hamas yang menewaskan lebih dari 67 ribu jiwa sejak 2023.

Menariknya, meski banyak pemimpin dunia hadir, Israel, Hamas, dan Otoritas Palestina justru absen dari pertemuan ini. Mengutip Times of Israel, Indonesia termasuk daftar negara yang diundang Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sissi, yang akan memimpin langsung konferensi tersebut.

Dengan dihadiri lebih dari 20 pemimpin dunia, KTT ini diharapkan dapat membuka jalan baru menuju stabilitas di Timur Tengah, meski banyak pihak masih meragukan hasil konkret yang bisa dicapai.

1. KTT Sharm el-Sheikh diklaim bisa akhiri perang Gaza

Potret Kota Mesir (instagram.com/mommy_starla)

Mesir menyebut KTT ini sebagai momentum penting untuk “mengakhiri perang di Jalur Gaza, dan membuka era baru stabilitas kawasan.” Pertemuan ini dirancang untuk memfinalisasi kesepakatan yang bertujuan menghentikan konflik bersenjata antara Israel dan Hamas yang sudah berlangsung dua tahun.

Selain itu, KTT ini juga akan menjadi ajang pembahasan lanjutan dari rencana perdamaian Donald Trump yang mencakup pelucutan senjata Hamas dan pembentukan pemerintahan baru di Gaza. Rencana tersebut digadang-gadang akan membawa perubahan besar dalam struktur politik dan keamanan kawasan.

Namun, tantangan utamanya tetap sama, Israel masih menolak mengakhiri perang sebelum yakin Hamas benar-benar dilumpuhkan, dan tidak lagi memegang kendali di Gaza. Kondisi ini membuat banyak pengamat skeptis terhadap efektivitas KTT tersebut.

2. Dihadiri pemimpin dari berbagai negara

Presiden, Prabowo Subianto bicara dalam High Level International Conference for the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two State Solution di sela kegiatan High Level Week UNGA di Markas Besar PBB, New York, Senin (21/9/2025). (IDN Times/Marcheilla Ariesta)

Kehadiran Indonesia dalam daftar undangan menunjukkan peran aktif negara ini dalam diplomasi internasional, khususnya dalam isu kemanusiaan Palestina. Selain Indonesia, pemimpin dari Jerman, Prancis, Inggris, Italia, Qatar, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Arab Saudi, dan Pakistan juga dipastikan hadir.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya global untuk menemukan titik temu antara berbagai kepentingan di Timur Tengah. Dengan dukungan negara-negara besar tersebut, Mesir berharap konferensi ini bisa menghasilkan peta jalan politik yang lebih konkret di Gaza.

Meskipun begitu, absennya pihak-pihak utama seperti Israel, Hamas, dan Otoritas Palestina tetap menjadi pertanyaan besar. Tanpa mereka, hasil dari pertemuan ini mungkin hanya akan menjadi simbol diplomatik tanpa kekuatan eksekusi nyata di lapangan.

3. Ada pihak-pihak yang tidak hadir

Pasukan Hamas dalam Peringatan 25 tahun Hamas yang dirayakan di Gaza pada Desember 2012. (commons.wikimedia.org/Hadi Mohammad)

Hamas secara tegas menyatakan tidak akan hadir dalam KTT Gaza di Mesir. Anggota biro politik Hamas, Hossam Badran, mengungkapkan kelompoknya “tidak akan terlibat” dan lebih memilih tetap berkomunikasi lewat mediator Qatar dan Mesir.

Sementara, Otoritas Palestina juga tidak diundang, meskipun sempat meminta agar Presiden Mahmoud Abbas diberi kesempatan hadir dan menyampaikan pandangan. Permintaan tersebut ditolak karena Otoritas Palestina tidak disebutkan dalam rencana pasca-perang versi Gedung Putih.

Ketiadaan dua entitas utama ini menimbulkan keraguan, apakah KTT benar-benar bisa mencapai hasil berarti. Tanpa kehadiran pihak yang berkonflik langsung, banyak yang menilai konferensi ini lebih bersifat politis, sebagai panggung untuk menunjukkan niat baik dunia, daripada solusi nyata untuk perdamaian Gaza.