Hamas Minta Mesir Kawal Proposal Perdamaian Gaza
- Mesir, Qatar, dan Turki dorong kesepakatan perdamaian
- Hamas meminta jaminan penghentian perang total dan penarikan pasukan Israel dari Gaza
- Usulan pasukan stabilisasi internasional masih diperdebatkan
Jakarta, IDN Times – Hamas meminta Mesir memberikan jaminan dan mekanisme pengawasan terhadap proposal gencatan senjata di Gaza yang berisi 20 poin dan didukung Amerika Serikat (AS). Permintaan itu disampaikan pada Senin (6/10/2025), di tengah kekhawatiran kelompok tersebut terhadap komitmen Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, terhadap kesepakatan itu. Sumber Palestina menyebut langkah Hamas menunjukkan keraguan terhadap keseriusan Israel dalam menuntaskan perang.
Dilansir dari Xinhua, delegasi Hamas yang dipimpin pejabat senior Khalil al-Hayya bertemu dengan Dinas Intelijen Umum Mesir untuk membahas syarat-syarat gencatan senjata.
Al-Hayya, yang memimpin tim negosiasi Hamas, mengunjungi Mesir untuk pertama kalinya sejak selamat dari percobaan pembunuhan di Doha bulan lalu. Pertemuan itu menandai keterlibatan langsungnya dalam pembicaraan tidak langsung dengan Israel.
1. Mesir, Qatar, dan Turki dorong kesepakatan perdamaian
Seorang pejabat keamanan Mesir mengatakan bahwa Hamas meminta jaminan atas penghentian perang total dan penarikan seluruh pasukan Israel dari Gaza. Ia menambahkan bahwa delegasi Israel sudah tiba di Mesir, sementara mediator AS dijadwalkan bergabung pada 7–8 Oktober 2025 dalam pertemuan tiga hari di Sharm El-Sheikh. Pembicaraan ini menjadi bagian penting dari upaya diplomatik untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama dua tahun.
Negara-negara seperti Mesir, Qatar, dan Turki turut mendorong penarikan penuh pasukan Israel sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata.
Hamas disebut akan bersikeras agar Israel mundur ke zona penyangga di sekitar Gaza sebelum menarik diri sepenuhnya. Dorongan itu dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas jangka panjang dan membuka jalan bagi proses rekonstruksi Gaza.
2. Usulan pasukan stabilisasi internasional masih diperdebatkan
Dilansir dari Middle East Eye, sejumlah pejabat senior Mesir mengusulkan pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional, sebagaimana diatur dalam proposal perdamaian 20 poin AS. Pasukan itu akan meniru model Multinational Force and Observers (MFO) yang ditempatkan di Sinai sejak 1982 setelah wilayah tersebut dikembalikan ke Mesir oleh Israel.
Misi mereka adalah mengawasi pelaksanaan gencatan senjata dan mencegah bentrokan di lapangan. Intelijen militer Mesir juga berkoordinasi dengan sayap bersenjata Hamas, Brigade Qassam, untuk membahas detail rencana tersebut.
Dalam pertemuan itu, Hamas mengusulkan agar pasukan Turki turut bergabung dalam pasukan internasional yang ditempatkan di Gaza. Namun, menurut dua pejabat Arab dan mantan pejabat senior AS, Israel menolak kehadiran pasukan Turki karena alasan keamanan dan ketegangan politik yang belum terselesaikan.
3. Penyanderaan dan pelucutan senjata Jadi isu paling rumit
Hamas menyatakan kesediaannya membebaskan semua sandera Israel yang ditahan sejak 7 Oktober 2023, sesuai rencana AS. Pejabat Israel mengatakan masih ada 48 sandera yang belum dibebaskan, dan sekitar 20 di antaranya diyakini masih hidup. Meski demikian, pembahasan mengenai pelucutan senjata belum dilakukan, sedangkan Israel menganggap hal itu sebagai syarat mutlak untuk menghentikan perang.
Sumber Arab yang terlibat dalam negosiasi menyebut pembicaraan tentang pelucutan senjata berjalan sulit. Intelijen Mesir diketahui tengah berdiskusi dengan Brigade Qassam mengenai klausul pelucutan dalam proposal 20 poin. Hamas disebut ingin tetap menyimpan senjata ringan yang mereka anggap sebagai alat pertahanan, sementara opsi menyerahkan senjata ke Mesir untuk disimpan juga sedang dipertimbangkan.
