Mesir Mulai Kaji Daftar Tahanan Palestina di Rencana Damai Trump
- Hamas minta jaminan, Israel desak pelucutan senjata
- Isi rencana damai 20 poin Donald Trump
- Rencana mencakup pembebasan sandera, gencatan senjata, pelucutan senjata Hamas, dan pembentukan pemerintahan transisi
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Mesir mulai membahas daftar tahanan Palestina yang akan dibebaskan dari penjara-penjara Israel. Langkah ini merupakan bagian dari rencana gencatan senjata di Gaza yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Negosiasi yang digelar di kota resor Sharm el-Sheikh itu menjadi bagian dari upaya untuk mengakhiri perang dua tahun antara Israel dengan Hamas yang telah menewaskan lebih dari 67 ribu warga Palestina dan membuat Gaza nyaris tidak layak huni.
Pembahasan dilakukan setelah Hamas menyatakan kesediaannya untuk membebaskan seluruh sandera Israel, baik yang masih hidup maupun telah meninggal dunia. Pembebasan akan dilakukan Hamas, asalkan ada jaminan Israel tidak akan melanjutkan serangan militer ke Gaza.
Delegasi dari Turki, Qatar, dan Amerika Serikat turut hadir dalam pembicaraan tersebut. Sejumlah diplomat menyebut Mesir memainkan peran kunci sebagai mediator utama untuk memastikan kesepakatan bisa segera terealisasi.
1. Hamas minta jaminan, Israel desak pelucutan senjata
Al-Qahera News melaporkan, Hamas telah meminta kejelasan mengenai mekanisme pelaksanaan dan jaminan keamanan sebelum menyetujui implementasi penuh rencana damai Trump. Mereka menegaskan, setiap kesepakatan harus disertai komitmen Israel untuk tidak kembali melancarkan agresi militer di Gaza.
Israel memperkirakan ada 48 sandera yang masih ditahan di Gaza, termasuk sekitar 20 orang masih hidup. Sebaliknya, kelompok hak asasi manusia mencatat lebih dari 11 ribu warga Palestina masih mendekam di penjara-penjara Israel. Banyak di antaranya mengalami penyiksaan, kelaparan, dan kelalaian medis.
Rencana pembebasan tahanan menjadi salah satu poin krusial dalam negosiasi, karena dianggap sebagai langkah awal untuk membangun kepercayaan antara kedua belah pihak. Namun, hingga kini belum ada kesepakatan konkret mengenai jumlah dan waktu pembebasan tahanan.
Sementara itu, Israel terus menekan agar Hamas segera melucuti senjatanya. Anadolu melaporkan pada Rabu (8/10/2025), permintaan ini menjadi salah satu isu paling sensitif, mengingat Hamas menolak menyerahkan kendali keamanan Gaza kepada pasukan asing.
2. Isi rencana damai 20 poin Donald Trump
Trump mengumumkan rencana damai 20 poin pada 29 September 2025 sebagai langkah untuk mengakhiri perang dua tahun di Gaza. Rencana tersebut mencakup pembebasan sandera, gencatan senjata, pelucutan senjata Hamas, dan pembentukan pemerintahan transisi di bawah pengawasan internasional.
Dalam tahap pertama, Hamas diwajibkan membebaskan seluruh sandera Israel dalam waktu 72 jam, sedangkan Israel akan membebaskan sekitar 1.950 tahanan Palestina, termasuk perempuan dan anak-anak. Selain itu, gencatan senjata akan diberlakukan secara penuh di seluruh wilayah Gaza.
Tahap selanjutnya berfokus pada penarikan bertahap pasukan Israel dan penyerahan kendali keamanan kepada pasukan penjaga perdamaian internasional. Rencana itu juga mencakup pembangunan kembali Gaza, kemudian bantuan kemanusiaan akan disalurkan melalui mekanisme PBB.
Rencana damai ini akan diawasi oleh Donald Trump dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, yang akan memimpin dewan pengawas untuk memastikan stabilitas pasca-perang dan mengawasi rekonstruksi ekonomi Gaza.
3. Gaza jadi kuburan selama perang
Sejak meletus pada 7 Oktober 2023, perang Israel–Hamas telah menewaskan lebih dari 67.200 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak, menurut data PBB. Serangan udara tanpa henti menghancurkan infrastruktur penting dan memicu krisis kemanusiaan terbesar dalam sejarah modern Gaza.
Lebih dari 1,7 juta orang terpaksa mengungsi, sementara 170 ribu lainnya terluka akibat pemboman. Krisis pangan dan wabah penyakit menambah penderitaan warga, dengan banyak rumah sakit tidak lagi berfungsi akibat kekurangan bahan bakar dan obat-obatan.
Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mencatat lebih dari 560 pekerja kemanusiaan tewas selama dua tahun terakhir, termasuk 376 staf PBB. Serangan Israel juga menargetkan konvoi bantuan, rumah sakit, dan fasilitas medis, yang oleh para pakar disebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Dalam pernyataannya pekan ini, UNRWA kembali menyerukan gencatan senjata segera dan pembukaan jalur bantuan kemanusiaan yang aman.
"Perang di Gaza yang sudah berlangsung dua tahun terlalu lama. Saatnya menghentikan kekerasan dan memulihkan kemanusiaan," tulis pernyataan UNRWA.
