Indonesia Kritik DK PBB Tak Jalankan Fungsinya soal Palestina

20 Okt 2023, 10:45 WIB

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. (IDN Times/Sonya Michaella)

Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengkritik Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang tidak menjalankan fungsinya dalam menanggapi konflik Palestina dan Israel.

Hal ini ditekankan Retno ketika menghadiri pertemuan darurat Menteri Luar Negeri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jeddah, Arab Saudi, kemarin.

“Mengingat DK PBB tidak mampu menjalankan fungsinya, maka untuk mendapatkan dukungan internasional yang lebih kuat OKI harus mendesak Majelis Umum PBB untuk mengadakan emergency session (sesi darurat),” tegas Retno, dalam keterangannya, Jumat (20/10/2023).

1. Retno paparkan tiga fokus Indonesia untuk Jalur Gaza

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. (dok. Kemlu RI)

Selain itu, Retno memaparkan tiga fokus Indonesia untuk Jalur Gaza saat ini yang makin memanas. Utamanya, kekerasan harus dihentikan segera.

“OKI harus mengerahkan segala upaya untuk mendesak dilakukannya gencatan senjata sesegera mungkin,” ucap Retno.

2. Memastikan kelancaran dan keselamatan pengiriman bantuan kemanusiaan

Gedung-gedung yang hancur akibat serangan Pendudukan Israel terhadap rumah-rumah warga sipil Palestina di Gaza di utara Kamp Jabalia, utara wilayah Al-Sikka, Rabu (11/11/2023). (dok. Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban (YPSP))

Retno menegaskan memblokade akses listrik, air, dan BBM, serta menghukum warga sipil, bertentangan dengan hukum internasional.

“Setiap detik sangat berarti bagi warga Palestina yang terancam hak-hak dasarnya. OKI harus mendesak semua pihak yang relevan untuk membuat humanitarian corridor di Gaza dan memastikan hukum humaniter internasional dihormati,” tutur Retno.

“Upaya apapun yang mengarah kepada pengusiran penduduk di Gaza harus ditolak,” lanjut dia.

3. Mengatasi akar konflik

Gedung-gedung yang hancur akibat serangan Pendudukan Israel terhadap rumah-rumah warga sipil Palestina di Gaza di utara Kamp Jabalia, utara wilayah Al-Sikka, Rabu (11/11/2023). (Dok. Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban (YPSP))

Retno menambahkan, perdamaian abadi tidak akan tercapai tanpa terpenuhinya hak bangsa Palestina.

“OKI harus mendesak dilanjutkannya proses perdamaian yang berarti untuk mencapai two-state solution sebagai satu-satunya jalan. Di akhir pernyataan, Indonesia mengingatkan kembali bahwa OKI didirikan untuk membebaskan bangsa Palestina,” ujar Retno.