IOM: Lebih dari 4.400 Anak Migran Meninggal Dunia di Jalur Migrasi
- IOM mencatat lebih dari 4.400 anak migran meninggal di berbagai jalur migrasi sepanjang 2014–2025, sementara angka sebenarnya diperkirakan lebih tinggi.
- Dari hampir 81 ribu kematian dan penghilangan migran, 55,5 persen tidak memiliki data usia; kesenjangan juga mencolok di rute Laut Mediterania tengah.
- IOM mendesak pemerintah mencatat usia dan status migrasi korban secara sistematis serta memperkuat pertukaran data, dengan tetap melindungi data pribadi anak.
Jakarta, IDN Times - Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) melaporkan bahwa lebih dari 4.400 anak meninggal dunia di berbagai jalur migrasi di seluruh dunia antara 2014 hingga 2025. Data tersebut dihimpun melalui Missing Migrants Project dengan dukungan International Data Alliance for Children on the Move (IDAC), sebagaimana dilaporkan pada Rabu (14/10/2026).
Badan migrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut memperingatkan bahwa angka riil kematian anak kemungkinan jauh lebih tinggi. Peringatan ini muncul menyusul temuan bahwa lebih dari separuh kasus kematian dan penghilangan orang yang tercatat di jalur migrasi tidak memuat informasi mengenai usia korban.
1. Lebih dari separuh catatan kematian migran tanpa data usia
ilustrasi anak migran (unsplash.com/Dulana Kodithuwakku) Proyek Missing Migrants Project mencatat terdapat hampir 81 ribu kematian dan kasus penghilangan orang sepanjang kurun waktu 2014 hingga 2025. Namun, merujuk data yang dilansir Demócrata, sebanyak 44.842 kasus yang mencakup 55,5 persen di antaranya tidak memiliki informasi terkait usia korban. Kurangnya data demografis ini membuat jumlah anak yang menjadi korban belum teridentifikasi secara menyeluruh.
IOM menyoroti bahwa di samping kematian anak yang tidak tercatat sama sekali (missing figure), terdapat pula angka tersembunyi (hidden figure). Angka tersembunyi ini merujuk pada kematian yang didokumentasikan, tetapi minim informasi untuk memastikan bahwa korban merupakan anak-anak. Kesenjangan informasi tersebut secara khusus berdampak pada kelompok remaja yang terkadang keliru diklasifikasikan sebagai orang dewasa.
Catatan resmi dari pemeriksa medis, layanan forensik, dan aparat penegak hukum hanya menyumbang 18 persen dari seluruh kematian migran yang dihimpun proyek tersebut. Dari catatan resmi tersebut, hanya 820 kematian anak yang tercatat dari total 4.414 korban anak yang terdata. Sebagian besar data justru diperoleh dari organisasi kemanusiaan, laporan media, serta kesaksian para penyintas dan saksi.
2. Kesenjangan data terlihat mencolok di Laut Mediterania tengah
ilustrasi kapal migran (pexels.com/Betül Güneş) Sebagaimana dilansir Demócrata, kesenjangan data demografis terlihat sangat jelas pada jalur perlintasan seperti Laut Mediterania tengah. Pada tahun 2024, anak-anak tercatat mewakili 19 persen dari total kedatangan di Italia dan Malta. Kendati demikian, kelompok anak hanya mencakup dua persen dari total kematian yang tercatat di rute tersebut.
Menanggapi kesenjangan data tersebut, Direktur Strategi Departemen Data, Wawasan, dan Kebijakan IOM Stuart Campo menyatakan banyak korban yang hilang dari data statistik. "Setiap anak yang meninggal selama perjalanan migrasi berhak untuk dicatat, namun terlalu banyak yang hilang dari data," tutur Campo.
Campo menegaskan perlunya bukti nyata untuk menyelamatkan nyawa anak-anak di jalur migrasi. "Kita tidak bisa melindungi anak-anak dari bahaya yang tidak dapat kita lihat. Dengan bekerja sama dengan anggota Sekretariat lain dan mitra IDAC, kita dapat menutup celah ini dan memberi pemerintah bukti yang mereka butuhkan untuk menyelamatkan nyawa," kata dia.
3. IOM desak pemerintah benahi pencatatan data kematian migran
potret staf IOM di Papua Nugini (U.S. Army 1stThtrInfoAdvDet by Staff Sgt. Oscar Toscano, Public Domain, via Wikimedia Commons) Manajer Program Migrasi dan Pengungsian Dana Anak-Anak PBB (UNICEF) sekaligus Koordinator IDAC Marzia Rango menilai kemajuan metode analisis data sangat penting untuk melindungi hak-hak anak yang berpindah. Rango menyatakan bahwa metode tersebut dapat membantu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai risiko yang dihadapi anak-anak. Selain itu, langkah tersebut dinilai mampu mengidentifikasi lokasi mana saja yang membutuhkan tindakan mendesak.
Kendati demikian, Rango mengingatkan agar penerapan metode baru tetap mengedepankan keterbukaan dan keselamatan anak. "Ketika metode baru diterapkan, kita perlu transparan tentang apa yang dapat dan tidak dapat disampaikan metode tersebut, serta memastikan perlindungan hak-hak anak setiap saat," ujar Rango sebagaimana dilansir Demócrata.
IOM mendesak pemerintah di berbagai negara untuk mencatat usia dan status migrasi para korban yang meninggal secara sistematis. Lembaga PBB ini juga meminta peningkatan pertukaran data antara aparat penegak hukum, layanan forensik, dan organisasi kemanusiaan. Seluruh proses tersebut ditegaskan harus selalu mematuhi standar dan prinsip perlindungan data pribadi.
