Iran Ajukan Proposal untuk Buka Selat Hormuz, Ini Isinya

Proposal terbaru Teheran menetapkan tenggat waktu singkat selama sepekan untuk menghentikan konflik bersenjata. Jika pemerintah AS menyetujui tawaran tersebut, gencatan senjata akan langsung berlaku keesokan harinya.

"Jika syarat-syarat tertentu dipenuhi, selat akan dibuka pada akhir hari ketujuh dan perundingan akan dimulai," ujar Araghchi, dilansir The New York Times.

Setelah Selat Hormuz beroperasi kembali, perundingan mengenai program nuklir Iran juga dapat langsung dimulai. Teheran mengklaim telah menyepakati pengaturan rute pelayaran sementara bersama Oman dan siap mendaftarkannya ke Organisasi Maritim Internasional (IMO).

Sebelum mengumumkan proposal ini, Araghchi sempat bertemu dengan utusan khusus AS Steve Witkoff dan Jared Kushner di New York. Pejabat pemerintah AS mengonfirmasi adanya pembicaraan yang konstruktif melalui mediator, meski Washington menegaskan tidak akan gegabah menyetujui kesepakatan tersebut.

Sebagai imbalan atas pembukaan selat, Iran menuntut pencairan aset negaranya yang dibekukan AS senilai minimal 12 miliar dolar AS atau sekitar Rp214 triliun. Teheran juga mewajibkan Washington mencabut sanksi ekspor minyak serta mengakhiri blokade laut terhadap pelabuhan Iran.

"Penghentian permusuhan di Yaman juga menjadi salah satu tuntutan Teheran," kata Hossein Mohebi, juru bicara Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), dilansir CNA.

Kerangka tawaran ini mengacu pada nota kesepahaman (MoU) yang pernah ditandatangani kedua negara di Islamabad pada Juni lalu. Kesepakatan tersebut gagal bertahan lama setelah kapal-kapal komersial di Selat Hormuz diserang karena dituduh melenceng dari rute yang diizinkan.

Perbedaan utama proposal baru ini terletak pada durasi pelaksanaan dialog nuklir. Kesepakatan Juni memberikan waktu 60 hari sebelum perundingan nuklir dimulai, sedangkan proposal terbaru memangkas proses itu menjadi hanya tujuh hari agar pembicaraan nuklir bisa segera dimulai.

Penutupan Selat Hormuz telah mengguncang pasar energi dunia dan mengerek harga minyak mentah jenis Brent ke kisaran 107 dolar AS atau sekitar Rp1,9 juta per barel. Lonjakan ini memicu inflasi harga bahan bakar dan barang kebutuhan pokok di berbagai belahan dunia.

Kondisi ini memberi tekanan politik bagi Presiden Donald Trump menjelang pemilu sela AS pada November mendatang. Tingginya harga bensin berpotensi merugikan posisi Partai Republik di mata para pemilih.

"Langkah ini cerdas karena mereka tahu tawaran ini sangat menggiurkan bagi Presiden Trump untuk mengakhiri perang yang tidak populer dan menurunkan harga energi menjelang pemilu sela," tutur Ali Vaez, Direktur Proyek Iran di International Crisis Group.