AS dan Iran Bertemu 3 Jam, Selat Hormuz Berpeluang Dibuka Kembali

Menindaklanjuti perundingan tersebut, seorang pejabat senior Iran mengindikasikan kesiapan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu seminggu jika AS mengambil langkah balasan untuk mengurangi tekanan militer dan ekonomi. Langkah ini melunakkan posisi Iran yang sebelumnya menetapkan syarat berat, seperti penghentian perang AS di semua lini dan pencabutan seluruh sanksi.

Posisi baru yang diungkapkan pejabat Iran kepada kantor berita Kyodo tersebut diklaim telah disetujui oleh Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei serta Dewan Keamanan Nasional Tertinggi. Namun, sejumlah media Iran yang dekat dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) membantah adanya kompromi, sementara negosiator utama Mohammad Ghalibaf menegaskan opsi militer dan perundingan tetap dijalankan secara bersamaan.

Di panggung PBB, Trump menyatakan Iran dihadapkan pada pilihan antara bisa membangun kembali negaranya menjadi lebih besar atau kehancuran total. Ia juga mengisyaratkan kesepakatan dapat dicapai setelah pemilihan sela Kongres AS pada November, meski ia menegaskan pemilu tidak memengaruhi pendiriannya bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir.

Ucapan Trump yang menyebut Iran sebagai perundung kawasan dan organisasi teror nomor satu memicu aksi keluar ruangan sebagian besar delegasi Iran. Selain itu, Trump menyerukan isolasi ekonomi terhadap Iran, termasuk meminta seluruh negara melarang pesawat sipil Iran mendarat di bandara mereka, sementara rencana pertemuan dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian sebagian besar telah dikesampingkan karena dinilai terlalu berisiko.

Krisis kemanusiaan di Gaza turut menjadi perhatian utama para pemimpin dunia dalam sidang tersebut. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memicu aksi keluar ruangan delegasi Israel setelah mengecam kondisi Gaza sebagai kamp konsentrasi paling tidak manusiawi serta menyatakan bahwa siapa pun yang memiliki hati nurani tidak boleh diam melihat penderitaan warga Palestina.

“Israel menolak untuk menghentikan pendudukan. Kita dihadapkan pada pola pikir genosida yang tidak pernah puas membunuh. Tidak seorang pun yang memiliki rasa kemanusiaan, belas kasih, atau iba, tidak seorang pun yang dibimbing oleh keadilan dan hati nurani yang mungkin bisa tetap acuh tak acuh terhadap gambaran ini,” kata Erdogan, dikutip The Guardian.

Sejalan dengan kritik itu, Raja Yordania Abdullah menilai berbagai resolusi internasional sejauh ini gagal dan hanya berakhir di atas kertas, serta mengecam pengusiran warga di Tepi Barat sebagai pemindahan paksa yang tergolong kejahatan perang. Sementara itu, menteri luar negeri dari delapan negara Teluk turut mendesak penghentian tindakan pemindahan paksa warga Palestina dari tanah air mereka.